Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi tidak menentu, usai presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan (menkeu).
Di satu sisi, Sri Mulyani secara implisit membantah pembentukan Badan Penerimaan Negara. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan Badan Penerimaan Negara masih berpeluang terbentuk meski perlu waktu untuk 'penyesuaian'.
Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sendiri sudah terlampir dalam visi misi Asta Cita Prabowo-Gibran. Berasal dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), badan tersebut nantinya bertugas untuk meningkatkan rasio pajak.
Kendati demikian, usai bertemu Prabowo pada Senin (14/10/2024) malam, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu akan tetap satu. Dia seakan menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu.
Menanggapi itu, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, sambungnya, masih terbuka peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara
Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait pajak sehingga tidak harus langsung terbentuk.
Baca Juga
"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).
Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menegaskan, pemerintahan baru nantinya memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonominya. Termasuk, lanjutnya, potensi reformasi institusi.
Oleh sebab itu, Angga menyatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum pupus. Hanya saja, perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.
"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani," tutupnya.
