Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim bahwa disiplin efisiensi anggaran berdampak positif terhadap pengelolaan APBN.
Hal tersebut tercermin dalam perbandingan rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara yang menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir, bahkan mencapai level di bawah 0,5%.
Sementara jumlah penerimaan yang dikumpulkan naik dalam lima tahun terakhir meski belanja dukungan penerimaan turun.
“Menandakan bahwa efisiensi Kemenkeu yang semakin baik dalam proses menghimpun penerimaan negara,” ujar Sua dalam Raker dengan bersama Komisi XI DPR, Senin (14/7/2025).
Dalam paparannya, Sua menunjukkan pada 2021 lalu, rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi mencapai 1,06%. Kemudian menurun pada 2022 menjadi 0,91% dan turun ke 0,77% pada 2023.
Pada 2024, rasio tersebut sempat naik ke level 0,82% dan direncanakan turun hingga ke angka 0,33% pada 2025.
Baca Juga
Pada saat yang sama, penerimaan negara naik dari Rp2.011,3 triliun pada 2021, kemudian naik menjadi Rp2.635,8 triliun pada 2022, dan mencapai Rp2.783,9 triliun pada 2023.
Melihat tahun berikutnya atau 2024, penerimaan negara mencapai Rp2.850,6 triliun dan 2025 direncanakan mencapai Rp3.004,5 triliun.
“Jadi tren penurunan efisiensi ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan secara administrasi,” tuturnya.
Meski demikian, lagi-lagi Suahasil menyampaikan bahwa realisasi penerimaan negara sangat tergantung kepada juga kondisi ekonomi global, sektor keuangan Global, kondisi ekonomi domestik, dan juga gerak harga komoditas.
Selain rasio belanja dukungan penerimaan, bukti pengelolaan APBN lebih baik tercermin dari perbandingan anggaran BA015 Kemenkeu terhadap belanja negara (APBN).
Seperti halnya pada 2025, untuk pengelolaan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun, anggaran Kementerian Keuangan sekitar 1,03%, turun dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Di mana pada 2024 anggaran Kemenkeu mencapai 1,21% dengan belanja negara yang senilai Rp3.359,77 triliun.
Sebelum efisiensi berlaku untuk seluruh K/L melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025, Kemenkeu telah melakukan efisiensi terlebih dahulu sejak Covid-19.
Total efisiensi yang dilakukan sejak 2020 hingga 2024 tercatat mencapai Rp2,82 triliun. Utamanya pengendalian belanja birokrasi seperti ATK, souvenir, konsinyering, dan honorarium.
Sua memastikan bahwa budaya efisiensi akan terus dikuatkan melalui disiplin anggaran dan berlanjut pada 2026. Termasuk pengendalian belanja birokrasi yang lebih luas.
