Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Apa Tugas dan Wewenangnya?

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menko Marves di era pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Apa saja tugasnya?
Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama  Penasihat Khusus Presiden bidang Haji Muhadjir Effendy (kiri) dan Penasihat Khusus Presiden bidang Energi Purnomo Yusgiantoro (kanan) mengucapkan sumpah jabatan saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Penasihat Khusus Presiden bidang Haji Muhadjir Effendy (kiri) dan Penasihat Khusus Presiden bidang Energi Purnomo Yusgiantoro (kanan) mengucapkan sumpah jabatan saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan kepercayaan besar untuk mengemban amanah di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setelah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir, kini Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024), mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investigasi (Menko Marinves) itu ditetapkan dalam kabinet Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1039/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999, nantinya Luhut akan memiliki sejumlah wewenang dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah tangan Luhut, Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Selain itu, dia juga bakal bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi Presiden dalam merumuskan nasehat atau saran untuk tindak lanjut kebijakan selanjutnya.

Luhut juga akan menanggapi masalah ekonomi yang berkembang di masyarakat untuk diajukan kepada presiden serta elaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Lembaga ini kembali hadir setelah dibubarkan pada 2000 oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2000.

Profil & Rekam Jejak Luhut

Luhut Pandjaitan lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatra Utara pada 28 September 1947. Dia merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Ayahnya bernama Bonar Pandjaitan adalah seorang pensiunan tentara yang menjadi sopir bus AKAP dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Beralih ke dunia pendidikan, Luhut menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Penabur, Bandung kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung.

Luhut merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Langkahnya untuk mengenyam bangku pendidikan tidak berhenti hanya di sana. Luhut juga menempuh pendidikan di National Defense University, Fort McNair, USA dan mengambil gelar Maters of Public Administrastion pada 1991 di George Washington University, Washington, D.C., USA.

Terakhir, dia juga menempuh pendidikan di National Resilience Institute of the Republic of Indonesia pada 1996. Luhut pun diketahui memulai perjalanan karier pada 1981, dirinya menjadi pendiri dan Komandan Petama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus dan pada 1989 menjadi asisten operasi (Asops) Kopassus.

Perjalanan kariernya terus berlanjut, pada 1995 Luhut menjadi Komandan KOREM 081/ Dirotsaha Jaya, Madiun yang kemudian menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pussenif TNI-AD dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Kodiklat hingga 1999.

Suami dari Devi Simatupang ini pada 1999 juga menjadi Duta Besar RI untuk Singapura selama satu tahun yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.

Selanjutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walaupun dalam periode yang singkat (2000–2001).

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi. Pada 12 Agustus 2015, Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016 hingga Oktober 2024.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper