Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan bahwa perusahaan konstruksi pelat merah atau BUMN Karya tak akan mendominasi lelang proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Erick menjelaskan, aksi monopoli itu juga tak akan dilakukan walaupun nantinya BUMN Karya memiliki total aset yang makin jumbo imbas dari pelaksanaan peleburan 7 perusahaan menjadi 3 perusahaan BUMN Karya.
Jika prosesnya berjalan mulus, total aset 7 BUMN karya yang dilebur ini mencapai Rp443,38 triliun (data akhir 2023). Sebagai perbandingan, jumlah aset itu lebih besar dari aset holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID yang senilai Rp259,81 triliun.
“Tadi kita sudah bicara menjelaskan bahwa ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh 3 induk, jadi ini hanya bagian kita restrukturisasi,” kata Erick selepas pertemuan dengan Dody, Jumat (15/11/2024).
Namun demikian, Erick memastikan bahwa pemerintah bakal tak akan mendorong 3 kontraktor jumbo itu untuk memonopoli proyek infrastruktur khususnya IKN.
Bahkan, tambah Erick, transparansi pengadaan proyek di IKN harus dijalankan secara terbuka sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
"Oh itu [proyek IKN] terbuka. Karena kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita, ini kan marketnya terbuka kan. Sama seperti di industri perbankan, itu ada bank swasta, ada bank BUMN kita melakukan hal yang bagaimana ada kompetisi di market tenang baik," tambahnya.
Namun demikian, Erick tak menampik bahwa BUMN Karya bakal mendapat porsi proyek khusus di IKN, salah satunya lewat skema penugasan.
Khususnya, pada proyek-proyek prioritas yang proses konstruksinya perlu dilakukan percepatan.
"Jadi, itu [kompetisi bisnis kontraktor] bukan sesuatu isu yang menjadi kemudian hari. Jadi insyaallah nanti kita laksanakan dengan baik," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum III Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Bambang E. Marsono buka-bukaan pembangunan IKN disebut tak membawa pengaruh besar bagi para kontraktor dan pengusaha konstruksi lokal. Pasalnya, mayoritas paket kontrak di proyek IKN dikantongi oleh BUMN Karya.
Bambang yang juga mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2011 – 2021 itu menjelaskan bahwa kontraktor lokal kerap tak dilibatkan di proyek konstruksi infrastruktur. Alhasil, bisnis konstruksi dinilai semakin segmented dan kontraktor kecil nasional terus menyusut.
“Bagaimana proyek IKN ini? Apa pengaruhnya terhadap pengusaha lokal di sana. Ternyata jawabannya hampir tak ada pengaruhnya. Jadi, pengaruhnya sangat kecil tak seperti yang diharapkan di awal,” kata Bambang kepada Bisnis.
Atas dasar hal itu, Bambang meminta agar pemerintah ke depan dapat lebih memperhatikan nasib para kontraktor kecil. Salah satu caranya dapat dilakukan melalui pengadaan paket proyek yang nilainya kecil.
Sehingga, para kontraktor lokal dapat secara langsung mengikuti proses lelang. Tak hanya itu, Bambang juga menilai pemerintah seharusnya melibatkan kontraktor kecil melalui joint operation (JO) di proyek IKN bersanding dengan para kontraktor jumbo BUMN Karya lainnya.
“Memang yang terlibat di sana kebanyakan kontraktor besar, sebetulnya kontraktor kecil kan bisa saja dilibatkan dengan berbagai cara,” pungkasnya.
