Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global.
"Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Beberapa cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mencegah hal tersebut yakni dengan memanfaatkan program Core Tax melalui teknologi digital, serta penyempurnaan program CEISA untuk bea cukai.
Bahkan, lanjut Menteri Keuangan di tiga presiden itu menyebut, penegakan hukum bakal menjadi jalur yang turut ditempuh.
"Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden," ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga
Adapun pemerintah menetapkan target pendapatan negara pada APBN 2025 adalah sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.
Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.
Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP.
Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar pemerintahannya mewaspadai kebocoran penerimaan negara dari tindakan-tindakan ilegal.
"Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan," jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo berpesan agar pemerintah mengurangi pemborosan keuangan negara serta kebocoran. Dia meminta agar pemerintah pusat dan daerah memfokuskan belanja untuk kepentingan rakyat.
"Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif, saya ajak seluruh unsur mengurangi pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya," kata Prabowo.
.jpg?w=300&h=221)
