Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Author

Mahpud Sujai

Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Lihat artikel saya lainnya

Opini: APBN Transisi Pemerintahan

Ketidakpastian ekonomi global secara langsung dan tidak langsung bertransmisi terhadap perekonomian nasional.
Siluet pegawai dengan latar gedung bertingkat di Jakarta, Senin (14/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Siluet pegawai dengan latar gedung bertingkat di Jakarta, Senin (14/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keu­­­angan baru saja merilis data terkait de­­­­ngan kinerja APBN dan per­­­ekonomian nasional. Dari data yang disampaikan, ki­­­nerja APBN hingga No­­­vem­­ber 2024 ini sangat so­­­lid, dengan kinerja pen­­­da­­­patan negara yang sudah mencapai Rp2.392,7 triliun atau 89% dari target.

Se­­­men­­­tara itu, belanja negara sudah terealisasi Rp2.894,5 triliun atau 87% dari tar­­get. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pembiayaan APBN mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81% dari PDB.

Kinerja APBN tersebut sangat resilient dan kuat di tengah perkembangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian dengan risiko perekonomian global yang meningkat, terutama disebabkan oleh pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS), di mana Donald Trump kembali terpilih menjadi Presiden untuk yang kedua kalinya.

Fenomena terpilihnya Do­­nald Trump untuk kedua kalinya memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ketidakpastian ekonomi global. Beberapa indikator yang terpengaruh antara lain indeks pasar saham yang terus meningkat, defisit fiskal, serta utang negara yang juga meningkat hingga inflasi dan nilai tukar dolar yang cenderung menguat.

Selain di AS, kondisi perekonomian di China sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia pun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan terberat ekonomi China antara lain krisis properti, konsumsi domestik yang lemah, hingga utang pemerintah daerah yang sangat mengkhawatirkan.

Ketidakpastian ekonomi global tersebut secara langsung dan tidak langsung bertransmisi terhadap perekonomian nasional. Dampak langsung yang terjadi terhadap perekonomian nasional antara lain fluktuasi harga komoditas, baik energi, pangan, maupun barang tambang. Harga komoditas energi dan pangan global yang fluktuatif menyebabkan pengaruh yang signifikan, baik terhadap penerimaan dan belanja negara maupun terhadap inflasi nasional.

Transmisi dampak perekonomian global terhadap perekonomian domestik harus diantisipasi dengan baik. Peran APBN sangat penting dalam mendorong perekonomian agar lebih meningkat dan stabil. Peran APBN baik di sisi pendapatan maupun belanja menjadi sangat krusial, terutama di masa transisi Pemerintahan baru.

Dari sisi pendapatan negara, penerimaan pajak terus melanjutkan tren pertumbuhan bulanan yang positif dalam 5 bulan terakhir, terutama dipengaruhi oleh naiknya penerimaan PPN dalam negeri. Kinerja penerimaan pajak yang lain pun terus membaik. Pajak Penghasilan nonmigas berada pada kinerja positif, terutama disebabkan peningkatan PPh badan di sektor pertambangan.

Perkembangan positif juga terjadi pada PBB dan pajak lainnya yang tumbuh ditopang peningkatan pembayaran PBB migas, serta pada PPN dan PPnBM yang tumbuh dengan baik sejalan dengan aktivitas ekonomi dalam negeri dan impor.

Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada penerimaan Bea dan Cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Baik penerimaan Bea Cukai maupun PNBP sampai dengan November telah mencapai target.

Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat sudah terealisasi Rp2.098 triliun atau meningkat hingga 18,3% (YoY). Belanja pemerintah pusat dapat terealisasi dengan baik terutama dipengaruhi pelaksanaan Pemilu 2024, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga belanja sarana dan prasarana hankam. Sementara itu, belanja nonkementerian terealisasi Rp1.048,9 triliun atau 76,2% dari pagi yang dipengaruhi realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Belanja APBN yang disalurkan sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pelaksanaan berbagai sektor penting yang sangat dibutuhkan masyarakat. Di sektor pendidikan, anggaran terealisasi Rp504 triliun atau sekitar 75,8% dari pagu. Realisasi ini merupakan bagian dari investasi publik untuk mendukung daya saing sumber daya manusia yang semakin kompetitif.

Anggaran pendidikan tersebut antara lain digunakan untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar dari semua jenjang dan sudah tersalur Rp37,1 triliun. Anggaran lain tersalur untuk guru dan dosen yang sudah terealisasi Rp16,3 triliun untuk 652.000 guru dan 79.700 dosen. Anggaran pendidikan juga tersalur untuk Program BOS Rp58 triliun, Rp227,8 triliun untuk gaji dan tunjangan guru, hingga pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan kampus.

Sementara itu, sektor lain yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Realisasi anggaran kesehatan hingga November 2024 sudah tersalur Rp164,3 triliun atau 87,6% dari pagu. Berbagai program yang sudah dilakukan antara lain pemberian bantuan iuran untuk Jaminan Kesejahatan Nasional Rp42,3 triliun untuk 96,7 juta masyarakat, program vaksinasi balita dan anak, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita, penuhan alat kontrasepsi dan operational KB, hingga pendanaan operational Puskesmas dan rumah sakit.

Anggaran ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur juga menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi. Hingga akhir November, program ketahanan pangan terealisasi Rp131,3 triliun atau 114,9% dari pagu. Hal ini terjadi karena ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan pemerintah baru yang fokus pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pemberian bantuan pangan, penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, hingga penyediaan benih, serta bantuan alat penangkap ikan.

Sementara itu, untuk anggaran infrastruktur telah terserap Rp319,3 triliun atau 75,4% dari pagu, antara lain untuk pembangunan dan preservasi jalan hingga sistem pengolahan air minum dan rumah susun. Selain itu juga pembangunan infrastruktur transportasi, seperti rel kereta api, bandara hingga, pelabuhan.

APBN tersebut tentu saja digunakan secara efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan terus berlangsung secara berkelanjutan, sehingga pemerintahan baru dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Transisi pemerintahan tentu perlu didukung dengan alokasi APBN yang tepat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan kegiatan bernegara dan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mahpud Sujai
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper