Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan bahwa pemerintah terus mewaspadai risiko global, termasuk efek penyerangan AS terhadap Iran, dan transmisinya pada perekonomian domestik.
Dalam hal ini, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif meski kondisi ekonomi dan pasar keuangan diklaim masih aman dan belum mengindikasikan situasi yang genting.
“Dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (23/6/2025).
Salah satunya, yakni dalam merespons rambatan global ke dalam negeri yang berasal dari tekanan harga minyak terhadap inflasi yang terkait dengan harga BBM, dapat diredam dengan adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah.
Alhasil, masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan tersebut.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa level harga minyak terkini masih berada di bawah asumsi yang digunakan untuk APBN 2025, yaitu sebesar US$82 per barel.
Baca Juga
Sementara itu, harga minyak Brent di akhir pekan ini tercatat sebesar US$77,27 (eop), dan rata-rata sepanjang tahun berjalan atau year to date (YtD) untuk ICP masih berada di bawah US$73 per barel. Dengan demikian, masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi.
Selain itu, Deni juga menekankan bahwa sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah—baik pusat maupun daerah—untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi terus dilakukan, termasuk koordinasi dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Transformasi struktural terus dilanjutkan. Keberhasilan menjaga suplai pupuk melalui deregulasi, misalnya, akan diperluas ke berbagai komoditas lainnya.
Langkah antisipatif lainnya, pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk melalui diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional.
“Prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan,” lanjutnya.
Pada akhirnya, Deni menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menekankan bahwa pihaknya telah mewaspadai efek rambatan dari pecahnya perang Israel–Iran yang secara langsung memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia.
Sri Mulyani memandang bahwa ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum menemukan kepastian, ditambah dengan pecahnya perang, menimbulkan ketidakpastian harga komoditas dan rantai pasok sehingga menciptakan sederet risiko.
Mulai dari penurunan kinerja ekspor, lonjakan harga komoditas, volatilitas nilai tukar, hingga risiko suku bunga surat utang. Risiko tersebut terjadi ketika perekonomian global tengah melemah.
“Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Pelemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield. Apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy, kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia,” jelas Sri Mulyani pada pekan lalu.
Dalam asesmen terkini, tekanan dalam sepekan terakhir masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, kinerja industri jasa keuangan dalam negeri, maupun kondisi fiskal.
_1690290896.jpg?w=80&h=80)
