.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Badan antikorupsi Korea Selatan menangguhkan upayanya untuk menahan Presiden yang telah dimakzulkan Yoon Suk Yeol pada Jumat (3/12/2024) atas upaya penerapan darurat militernya.
Mengutip Yonhap, Sabtu (4/12/2024) langkah tersebut dipilih menyusul kebuntuan selama berjam-jam antara penyelidik dan staf keamanan Presiden. Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) diperkirakan akan melakukan upaya lain untuk menahan Yoon selama akhir pekan.
Sementara itu, Dinas Keamanan Presiden (PSS) mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap "pelanggaran yang tidak sah" di kediaman Yoon Suk Yeol.
Adapun, pihak CIO menghentikan pelaksanaan surat perintah penangkapan Presiden Korsel tersebut pada pukul 13.30 waktu setempat. Upaya tersebut dihentikan sekitar 5,5 jam setelah penyelidiknya tiba di kediaman Presiden, untuk menahan Yoon.
"Kami memutuskan bahwa pelaksanaan surat perintah penahanan secara praktis tidak mungkin dilakukan karena konfrontasi yang terus berlanjut, dan menangguhkan pelaksanaan karena khawatir akan keselamatan personel di lokasi yang disebabkan oleh perlawanan," tutur CIO kepada wartawan.
CIO kemudian berencana untuk memutuskan langkah selanjutnya, setelah melakukan peninjauan.
"Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam atas perilaku tersangka yang menolak mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan," tambahnya.
Meski demikian, CIO dengan tegas menuntut pejabat Presiden Choi Sang-mok untuk memerintahkan tim keamanan presiden bekerja sama dalam pelaksanaan surat perintah penahanan.
Pasalnya, CIO memiliki waktu hingga Senin (6/12/2024) untuk melaksanakan surat perintah penahanan, atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terkait dengan penerapan darurat militer jangka pendek oleh Yoon pada tanggal 3 Desember.
Beberapa orang mengemukakan kemungkinan lembaga tersebut mengajukan surat perintah baru untuk menangkap Yoon.
.jpg?w=300&h=221)
