Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan kemudahan perizinan untuk investor Qatar dalam merealisasikan pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.
Rosan mengatakan bahwa pihaknya akan berfokus untuk memperlancar perizinan dan juga exit permit. Mengingat pembangunan 1 juta rumah ini berasal dari investor asing yang masuk.
“Jadi kami akan akselerasi dan expedite sesuai dengan aturan yang ada dan ini juga tadi dibicarakan untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa dan ini semua akan dilakukan bersama-sama. Kalau dari kami tentunya akan mengawal investasi ini untuk berjalan dengan baik, dengan cepat di saat bersamaan juga sesuai dengan target pemerintah yang sudah dicadangkan,” kata Rosan kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu mencari pembiayaan tambahan untuk dukungan pembangunan 1 juta rumah. Hal ini lantaran pihak Qatar telah bekerja sama secara penuh dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sejak penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) terkait proyek itu.
“Memang investasi yang masuk ini di saat bersamaan mereka [Qatar] juga menyiapkan financing-nya. Jadi tanahnya dari pemerintah, tetapi pekerjaan kontraktornya dan isinya beserta financing-nya dari Qatar. Jadi diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi,” ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dengan Qatar untuk menggarap proyek 1 juta unit rumah.
Baca Juga
Penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.
“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).
Maruarar juga menuturkan bahwa pemerintah menargetkan dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
"Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," tuturnya.
Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," tandas Maruarar.
