Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program makan bergizi gratis.
Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.
Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.
"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).
Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.
Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.
Baca Juga
Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.
"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," jelas Piter.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai makan bergizi gratis hingga food estate.
"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).
Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan tidak komersial.
Sebagaimana program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas Prabowo, program tersebut menjadi tugas pemerintah dan otomatis dibiayai sepenuhnya melalui APBN.
"Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tuturnya.
.jpg?w=300&h=221)
