Bahlil Tahan Sebagian Ekspor Gas Untuk Amankan Pasokan PGN

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kelangkaan pasokan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN untuk industri.

Keterbatasan pasokan gas untuk industri sebelumnya banyak dikeluhkan oleh para pelaku industri. Menurut para pengusaha, pembatasan gas mengganggu produktivitas kinerja produksi pengolahan.

Bahlil mengklaim saat ini pasokan gas untuk industri yang dialirkan oleh PGN sudah kembali normal. Menurutnya, hal itu diatasi dengan mengalihkan sebagian gas untuk ekspor kepada PGN.

Selain itu, pihaknya juga mengalirkan pasokan gas baru untuk anak perusahaan PT Pertamina (Persero) itu.

"Sebenarnya enggak ada masalah sampai sekarang, kan? Dan sudah ada clear. Jadi sebagian yang ekspor kita tidak lakukan. Kita masukkan terus gas yang baru muncul juga," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (22/8/2025).

Bahlil mengklaim terganggunya pasokan gas untuk PGN tak lepas dari kerusakan pipa. Dia memang tak memerinci kerusakan pipa itu terjadi di mana.

Namun, berdasarkan keterangan SKK Migas sebelumnya, penurunan volume gas disebabkan kebakaran pada Gas Line CO2 Removal di Stasiun Pengumpul Desa Cidahu, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat milik PT Pertamina EP beberapa waktu lalu. Insiden itu membuat pasokan gas sempat dihentikan sementara.

Selain itu, perbaikan infrastruktur di MedcoEnergi juga ikut menekan aliran gas sehingga hanya tersalurkan dari sisa yang ada di pipa.

"Pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa, itu kita sudah dapat alokasinya," kata Bahlil, menambahkan.

Pernyataan Bahlil ini pun mempertebal klaim dari SKK Migas yang menyebut telah mengalihkan sebagian gas dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memenuhi pasokan PGN.

Pemenuhan gas itu dilakukan dengan mekanisme swap gas multi-pihak yang mulai dialirkan pada Jumat (22/8/2025) ini. Langkah ini juga diambil untuk menjaga stabilitas pasokan gas domestik.

Mekanisme swap gas multi-pihak merupakan perjanjian kolaboratif antara SKK Migas, kontraktor hulu migas, pembeli gas seperti PGN, dan perusahaan gas internasional untuk menjaga stabilitas pasokan gas domestik.

Dalam mekanisme ini, volume gas dari satu sumber dialirkan melalui pihak lain kepada pembeli gas (PGN) untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, memastikan ketersediaan pasokan sambil tetap menghormati komitmen kontraktual lainnya.  

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, perjanjian swap gas multi-pihak tersebut melibatkan berbagai kontraktor hulu migas dan pembeli gas, antara lain West Natuna Supply Group (Medco E&P Natuna Ltd., Premier Oil Natuna Sea B.V., dan Star Energy (Kakap) Ltd.).

Lalu, South Sumatra Sellers (Medco E&P Grissik Ltd., PetroChina International Jabung Ltd.), PT Pertamina (Persero), PGN, Sembcorp Gas Pte Ltd., dan Gas Supply Pte Ltd.  

Menurut Djoko, perjanjian ini disusun melalui koordinasi erat antarsemua pihak untuk memastikan kepentingan seluruh pihak tetap terjaga. Dia menyebut, pengaliran swap gas multi-pihak ini memastikan tambahan pasokan untuk kebutuhan industri dalam negeri dapat terjaga dengan baik.  

"Skema ini hanya mungkin terlaksana melalui kerja sama erat antara kontraktor hulu, pembeli gas, dan pemerintah. Dengan langkah ini, stabilitas pasokan domestik tetap terjamin, sementara kontrak lain yang sudah berjalan tetap terlaksana," jelas Djoko melalui keterangan resmi.

Berdasarkan perjanjian tersebut, sejumlah volume gas sebesar 27 billion British thermal units per day (BBtud) dari West Natuna Gas Supply Group akan dipasok ke PGN, yang mana pengaliran gasnya dilakukan oleh Medco E&P Grissik Ltd. dan PetroChina International Jabung Ltd.  

Djoko menjelaskan, tambahan gas ini bukan berarti semua industri atau industri baru akan mendapat gas. Menurutnya, pasokan ini untuk menjaga industri existing tetap mendapatkan gas.

Dia meminta semua harus memahami bahwa minyak dan gas bumi adalah energi tak terbarukan, yang akan habis jika tidak ada penemuan baru. Meskipun tingkat penemuan eksplorasi di Indonesia telah meningkat dari 10 : 1, menjadi 10 : 3, risiko tidak ditemukan migas masih 70%.  

"Apalagi, pada umumnya, temuan eksplorasi, khususnya gas, berada di remote area terutama offshore. “Biaya eksplorasi sangat mahal, dengan risiko dry hole 70%,” ucap Djoko.