Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan klarifikasi mengenai isu unjuk rasa yang terjadi di Papua perihal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak Istana Kepresidenan mempersilahkan penolakan tersebut selama tidak menghalangi hak orang lain.
Hasan menyatakan bahwa pemerintah mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun menegaskan agar tidak ada tindakan kekerasan dalam proses tersebut.
Terkait dengan aksi protes yang terjadi di Papua menolak MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang sempat ricuh, Hasan menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat namun tanpa mengorbankan hak orang lain.
"Kalau ada yang menolak MBG karena itu hak mereka, silakan. Tapi jangan sampai menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan makan bergizi gratis," tegasnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).
Hasan menambahkan bahwa setiap orang berhak untuk menolak, tetapi harus menghormati hak orang lain yang membutuhkan layanan tersebut.
"Jika ada yang merasa tidak perlu, mereka bisa menyampaikannya. Tapi jika ada yang berunjuk rasa untuk membatalkan dan menghalangi hak orang lain, itu tidak diperbolehkan," pungkas Hasan.
Baca Juga
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana tambahan. Saat ini, penerima manfaat baru 0,8% dari target 82,9 juta pada 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto meminta akan adanya percepatan, maka dipastikan juga ada tambahan anggaran.
Terlebih, Presiden Prabowo juga menginginkan agar semua penerima manfaat menerima program MBG hingga akhir 2025.
“Jika percepatan [program MBG] harus dilakukan, pasti akan ada dana tambahan tergantung kapan dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Namun, Dadan menyampaikan bahwa Presiden dan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman mendalam terkait sumber pendanaan untuk MBG.
“Sumber dana [MBG], Pak Presiden [Prabowo Subianto] cq [dalam hal ini] Ibu Menkeu [Sri Mulyani] yang lebih paham,” ujarnya.
Meski begitu, Dadan mengungkap bahwa hingga saat ini penerima manfaat MBG baru mencapai 0,8% dari target 82,9 juta orang.
Adapun, BGN menargetkan penerima manfaat akan naik menjadi 1,5% pada pertengahan Februari 2025.
