Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPR, Jumat (15/8/2025).
Agenda itu akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari. Berdasarkan draf agenda resmi yang dilihat Bisnis, sidang paripurna akan dibuka pukul 13.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Setelah pembukaan masa persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 oleh Ketua DPR Puan Maharani, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 13.57–14.42 WIB.
Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.
Proses ini akan diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Rapat paripurna diperkirakan selesai pukul 15.07 WIB, ditutup dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sidang penyampaian Nota Keuangan merupakan momentum penting dalam siklus penganggaran nasional. Melalui pidato ini, presiden akan memaparkan arah kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, proyeksi penerimaan negara, alokasi belanja, hingga kebijakan pembiayaan untuk tahun depan.
Baca Juga
Kisi-kisi RAPBN 2026
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memberi bocoran mengenai kisaran target dalam postur RAPBN 2026. Said menyebut bahwa RAPBN 2026 memiliki tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan ruang fiskal.
Said menjelaskan, berdasarkan pembahasan awal bersama pemerintah pada Juli 2025, pendapatan negara diperkirakan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun, sedangkan belanja negara Rp3.800–Rp3.820 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sekitar Rp706 triliun.
Postur tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025, yang diperkirakan mencatat pendapatan negara Rp2.865,5 triliun dan belanja negara Rp3.527,5 triliun dengan defisit Rp662 triliun (2,78% PDB).
“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan dengan kebijakan tarif Presiden Trump dan konflik geopolitik tak kunjung jera,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, tantangan di dalam negeri mencakup pemulihan daya beli masyarakat yang belum optimal, hilangnya setoran dividen BUMN sekitar Rp80 triliun pascarevisi UU BUMN, hingga kebutuhan menjaga momentum ekspor. Said menekankan perlunya pemerintah dan pelaku usaha mencari pasar nontradisional untuk mengurangi ketergantungan pada negara tujuan ekspor utama.
RAPBN 2026 juga disebut menjadi momentum penting untuk menjalankan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
“Secara teknis, program ini tidak mudah, tetapi keberhasilannya bisa menjadi game changer bagi peningkatan kualitas SDM generasi mendatang. Saat ini, 54% angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah,” ujar Said.
Lebih lanjut, legislator asal Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pemerintah perlu memperluas skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menarik investasi swasta di berbagai proyek yang memungkinkan.
