Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bank Indonesia (BI), yang disebut bakal mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah, dikhawatirkan memicu arus modal keluar dari dalam negeri.
Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta pada 26 Februari 2025.
Menurut Hashim, informasi terkait guyuran dana jumbo sebesar Rp130 triliun ini diperolehnya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” ucapnya.
Hashim tidak memerinci sumber dana tersebut. Meski demikian, berdasarkan catatan Bisnis, bank sentral memang berencana mengguyur insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun untuk program perumahan.
Selain BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan surat berharga negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.
Baca Juga
Menanggapi hal itu, Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji mengatakan, sejumlah pihak khawatir langkah itu dapat mengurangi kredibilitas BI sebagai otoritas moneter independen sehingga memicu arus modal keluar.
“Jika kekhawatiran ini berlanjut, maka potensi arus modal keluar bisa meningkat yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia,” ucapnya.
Musababnya, setelah pernyataan itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,7% menuju level Rp16.578 pada 28 Februari 2025. Posisi tersebut mencerminkan titik terendah nilai tukar rupiah sejak medio April 2020.
Di sisi lain, Arfian menuturkan bahwa BI memandang dukungannya ke sektor perumahan sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Sedikitnya ada tiga bentuk dukungan BI terhadap program perumahaan. Pertama, memastikan program asta cita berkontribusi terhadap ekonomi. Kedua, menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank penyalur kredit ke sektor perumahan, dan ketiga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian SBN.
“Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap industri, seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi. Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI,” kata Arfian
