Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IV DPR menyatakan siap membentuk Panitia Kerja alias Panja apabila terdapat penyimpangan dalam tata kelola impor, menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto ingin menghapus kuota impor terutama untuk komoditas penting.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan menyatakan dukung mendukung rencana Prabowo membuka keran impor non-kuota tersebut. Menurutnya, langkah tersebut bisa menjaga stabilitas harga dan penguatan cadangan pangan nasional.
Hanya saja, Johan mewanti-wanti agar pemerintah memitigasi dampak damapka negatifnya ke petani dan produsen lokal.
"Kami juga mendesak agar Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional segera menyiapkan skema perlindungan nyata bagi petani lokal,” ujar Johan dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).
Legislator asal Pulau Sumbawa itu mengingatkan banjir produk impor yang tidak terbatas bisa menekan harga hasil panen petani dan mengganggu semangat produksi dalam negeri.
Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Pertanian perlu mengoptimalkan subsidi input produksi, memperkuat distribusi pupuk, dan menjamin harga pembelian pemerintah yang layak.
Baca Juga
Sejalan dengan itu, Kementerian Perdagangan harus memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya. Sementara itu, Badan Pangan Nasional memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi.
Johan mengklaim Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasannya dengan ketat, termasuk membentuk Panja untuk awasi kebijakan penghapusan kuota impor tersebut.
“Kami ingin pastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional dan tidak menjadi bumerang bagi petani kecil,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo.
