Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Tanah Air perlu diguyur berbagai skema insentif agar dapat terakselerasi. Salah satunya adalah pendanaan dengan bunga murah.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, biaya pembangunan dan investasi untuk PLTP cukup besar, sedangkan harga jual listriknya belum sampai pada nilai keekonomian.
"Sehingga bisa dimaklumi jika dalam pengembangan PLTP diperlukan insentif, salah satunya dalam bentuk bunga yang lebih rendah," ucap Bisman kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, sangat ideal jika PLTP mendapatkan insentif bunga rendah. Bisman menyebut, hal ini demi mempercepat pengembangan energi terbarukan dan agar potensi geotermal Indonesia bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
Baca Juga
Adapun, tingkat bunga pinjaman untuk proyek PLTP di Indonesia bervariasi tergantung pada sumber pendanaan, skema pembiayaan, dan risiko proyek. Suku bunga pinjaman untuk proyek panas bumi dapat berkisar antara 7–8%, tergantung pada risiko proyek dan struktur pembiayaan.
Menurut Bisman, bunga pinjaman yang ideal untuk pengembangan PLTP harus lebih rendah setidaknya 50% dari yang pada umumnya berlaku saat ini.
"Kami belum punya perhitungan angka yang ideal. Namun, idealnya kalau bisa sampai lebih rendah 50% dari bunga pinjaman pada umumnya," katanya.
Lebih lanjut, Bisman menuturkan bahwa selain insentif bunga rendah, pemerintah perlu memberikan sejumlah 'pemanis' lain dalam proyek PLTP.
Dia menyarankan pemerintah untuk memberi tambahan insentif fiskal seperti tarif ringan atau pembebasan bea masuk untuk impor. Selain itu, insentif nonfiskal juga diperlukan. Misalnya, terkait kepastian penyederhanaan perizinan, masalah kemudahan pembebasan lahan, dan infrastruktur.
"Serta penting juga perlu ada jaminan off taker dan regulasi harga yang kompetitif sehingga menarik secara ekonomis," kata Bisman.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo meminta dukungan agar pemerintah memberikan insentif pendanaan dengan bunga rendah untuk proyek PLTP.
"Kami membutuhkan dukungan terutama dari Komisi XII DPR RI dalam rangka percepatan pengembangan panas bumi, ini program kolaborasi perencanaan pengembangan panas bumi antara PLN dengan pemerintah, kemudian juga [agar] adanya fasilitas pendanaan berbunga rendah," kata Darmawan.
Dia menilai pendanaan bunga rendah dibutuhkan lantaran biaya belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk proyek PLTP semua dibayar di muka. Menurut Darmawan, insentif berupa pendanaan bunga rendah tak hanya dibutuhkan PLN, tetapi juga partner-partner perusahaan.
Darmawan mengatakan bahwa pembangunan PLTP membutuhkan waktu sekitar 6-13 tahun dengan kebutuhan investasi 4-5 kali lebih besar dibandingkan pembangkit gas.
Dia menyebut, investasi untuk pembangkit listrik berbahan baku gas hanya sekitar US$500 juta per gigawatt (GW), sedangkan untuk panas bumi, investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar US$2,7 miliar per GW.
"Jadi lebih mahal memang investasinya, tetapi biaya operasinya itu jauh lebih murah," kata Darmawan.
