Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, calon pensiunan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa menjadi manajer di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Erick menuturkan, pegawai di bank Himbara bisa menjadi salah satu sumber daya manusia (SDM) untuk membantu menyukseskan Kopdes Merah Putih.
Untuk diketahui, sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025.
“BUMN menawarkan bahwa banyak sekali dari bank-bank Himbara juga siap memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal 1-2 tahun, bisa juga masuk ke situ [KopDes Merah Putih] sebagai manajernya, kalau memang terbuka,” kata Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menurut Erick, pemilihan SDM yang kompeten dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan Kopdes Merah Putih.
“Jadi ini SDM menjadi penting juga karena modeling [bisnis] tidak cukup kalau SDM-nya juga ini [tidak kompeten],” jelasnya.
Baca Juga
Erick menjelaskan unit usaha Kopdes Merah Putih nantinya disesuaikan dengan permintaan desa setempat, seperti menjadi agen pupuk hingga agen gas LPG/BBM bersubsidi.
Namun, dia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) usaha, di mana satu desa sudah memiliki agen pupuk. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pementasan yang matang sebelum memutuskan untuk menjalankan unit usaha Kopdes Merah Putih.
“Posisi kami BUMN tadi sebagai supporting. Leading sektornya sudah ada, Menteri Koperasi [Budi Arie Setiadi] lalu diawasi juga oleh Pak Menko [Pangan Zulkifli Hasan],” terangnya.
Erick menegaskan bahwa BUMN bertugas untuk mendukung program Kopdes Merah Putih melalui pinjaman plafon serta mendampingi sistem manajemen, jika diperlukan.
Nantinya, Kopdes harus terlebih dahulu mengajukan proposal pinjaman kepada bank Himbara sebagai jaminan untuk membentuk unit usaha di desa atau kelurahan. Kemudian, Himbara akan memotong dana desa secara bertahap.
“Misalnya koperasi pertenakan. Tapi nanti kalau sampai, ya kita enggak ngarepin gagal, kita harus bilang ya desa itu harus juga berhasil. Nah itu, dari dana desanya dipotong secara bertahap,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa keberadaan penjaminan kredit dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo di dalam Kopdes Merah Putih belum dibicarakan. Namun, hal tersebut telah diusulkan oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono.
“Itu diusulkan [Askrindo menjadi penjamin], tapi ini belum kemarin masuk ke dalam diskusi. Kemarin soalnya saya baru pertama kali diajak rapat yang kemarin. Ini yang kita juga sudah mulai mendorong perbaikan-perbaikan sebenarnya modeling dan SDM,” tandasnya.
