Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap sejumlah tantangan bagi investor domestik maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Kendala terkait gangguan premanisme, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), regulasi upah, hingga stabilitas politik menjadi sorotan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, sejumlah kendala tersebut dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tumbuh hingga 8% dalam 5 tahun ke depan.
"Pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan 8% dalam 5 tahun ke depan, hitung-hitungan kita itu investasi dibutuhkan sekitar Rp13.000 triliun sampai Rp14.000 triliun, itupun kalau ICOR-nya 3," kata Sarman dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Rabu (21/5/2025).
Sementara itu, ICOR atau incremental capital output ratio, yang menjadi alat ukur tingkat efisiensi investasi suatu negara, di Indonesia masih tinggi yakni di atas 6. Sementara negara-negara Asean berkisar 3-4 yang artinya biaya investasi lebih efisien.
Bukan tanpa sebab, dia pun menerangkan, Indonesia masih memiliki ragam persoalan yang harus diselesaikan untuk dapat meningkatkan investasi lebih besar.
"Pertama, regulasi ini harus terus kita perbaiki, bagaimana perizinan ini dipercepat, jangan berbelit-belit, birokrasi yang ringkas, kami melihat ini masih perlu dipersingkat, meski sudah ada UU Cipta Kerja," tuturnya.
Baca Juga
Kedua, persoalan terkait pertanahan atau izin lahan yang seringkali membuat proses realisasi investasi terhambat. Ketiga, minimnya tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan usaha sektoral.
Apalagi, menurut Sarman, banyak investor yang mau masuk ke Indonesia dengan membawa teknologi tinggi. Faktanya, tenaga kerja di Indonesia dinilai belum siap untuk terlibat dalam hal itu.
"90% tenaga kerja kita ini kan masih berpendidikan menengah ke bawah sehingga tumpuan kita bagaimana lebih banyak lagi masuk yang namanya industri padat karya, sedangkan industri padat karya kita ini kan boleh dikatakan dalam kondisi tertekan saat ini," tambahnya.
Keempat, masalah keamanan dan kenyamanan berusaha. Tak dipungkiri, dunia usaha masih diwarnai dengan pungutan liar (pungli), gangguan oknum premanisme, dan lainnya
Kelima, berkaitan dengan kebijakan TKDN. Sarman melilhat beberapa kali investor datang dan sepakat untuk berinvestasi, tetapi kebijakan TKDN tak jarang membuat investor kabur.
Dia pun mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat TKDN menjadi lebih fleksibel dan membuat kebijakan tersebut berbasis insentif.
Terakhir, polemik upah juga seringkali membuat investor maju mundur. Menurut dia, isu perubahan regulasi upah hanya terjadi di Indonesia
"Hanya melihat pada kenaikan upah, tapi tidak dilihat produktivitas naik apa enggak? Pendapatan perusahaan naik apa enggak? Jadi saya rasa ini juga menjadi hal yang harus kita benahi," pungkasnya.
