Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia saat ini disebut berada dalam fase kritis untuk membangun fondasi industrialisasi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai status sebagai negara industri maju, kapasitas produksi baja kasar nasional perlu ditingkatkan secara signifikan menjadi lebih dari 100 juta ton per tahun.
Pengamat Industri Baja dan Pertambangan Institute Teknologi Bandung Widodo Setiadharmaji mengatakan peningkatan ini diperkirakan memerlukan investasi lebih dari US$100 miliar selama dua dekade ke depan.
"Ada paradoks kebijakan yang paling mendasar, keterbukaan terhadap investasi asing merupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi, namun pada saat yang sama, negara tetap harus menjaga kendali atas sektor-sektor strategis yang menentukan arah kedaulatan ekonomi jangka panjang," ujarnya dalam laporan, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, dalam menghadapi tantangan tersebut, keberadaan BUMN menjadi sangat krusial sebagai instrumen negara untuk menjaga kendali atas sektor-sektor strategis. BUMN tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga mengemban mandat kedaulatan industri nasional — mencakup kepentingan pertahanan, pembangunan industri jangka panjang, dan kemandirian ekonomi.
Di tengah keterbukaan investasi dan arus modal global, peran BUMN sebagai jangkar kepemilikan nasional tetap tidak tergantikan. Karena itu, menjaga keberlanjutan dan memperkuat kapasitas BUMN di sektor baja.
"Seperti Krakatau Steel, bukanlah sekadar keputusan bisnis, melainkan strategi kebijakan nasional. Preseden historis menunjukkan bahwa pendekatan ini
bukan hal baru," katanya.
Baca Juga
Pada tahun 2000-an, ketika Mittal Steel yang kini ArcelorMittal mengajukan minat untuk mengakuisisi Krakatau Steel, pemerintah Indonesia secara tegas menolak. Hal ini karena mempertahankan kendali nasional atas industri strategis. Keputusan tersebut menunjukkan negara memiliki dan semestinya tetap mempertahankan otoritas serta komitmen politik untuk tidak menyerahkan aset vital kepada kekuatan asing, bahkan dalam tekanan pasar bebas.
Dia menilai agar BUMN dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal, diperlukan kebijakan afirmatif yang melampaui pendekatan korporatif jangka pendek. Pemerintah perlu menempatkan BUMN sebagai ujung tombak strategi peningkatan kapasitas industri nasional baik melalui
penugasan langsung maupun kemitraan strategis yang tetap menjaga kendali negara atas aset vital.
"Pada saat yang sama, diperlukan sistem pengawasan investasi yang memungkinkan evaluasi terhadap masuknya kepemilikan asing di sektor-sektor strategis, baik melalui proyek baru maupun akuisisi atas perusahaan nasional yang berdampak sistemik terhadap struktur industri nasional. Indonesia tidak perlu meniru model kelembagaan seperti CFIUS secara mentah, namun dapat mengembangkan mekanisme yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional," ucapnya.
Mekanisme ini dapat mengintegrasikan berbagai aspek strategis seperti intelijen, ekonomi, teknologi, perdagangan, lingkungan, legal, dan geopolitik — melalui koordinasi lintas kementerian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi selaras dengan kepentingan strategis negara serta mendukung efektivitas peran BUMN di sektor-sektor vital.
Menurutnya, pengalaman Amerika Serikat dalam menghadapi akuisisi US. Steel mengajarkan satu hal penting bahwa di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, negara harus memegang peran sentral dalam menentukan arah dan menjaga kedaulatan industrinya. Ketika kepemilikan
atas aset strategis dipertaruhkan, pertimbangan atas kepentingan strategis dan keamanan nasional harus menjadi panglima.
"Bagi Indonesia, pengalaman ini memperkaya sudut pandang dalam merancang kebijakan serta mengelola pembangunan industri lebih lanjut yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Dalam konteks ini, BUMN merupakan instrumen yang dimiliki Pemerintah saat ini untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kedaulatan industri nasional," tuturnya.
Adapun U.S. Steel, perusahaan yang berdiri sejak 1901 dan pernah menjadi simbol supremasi manufaktur AS, secara resmi menerima tawaran akuisisi senilai USD 14,9 miliar dari Nippon Steel asal Jepang pada akhir 2023. Namun, alih-alih berjalan mulus, rencana tersebut justru memicu reaksi keras dari dua tokoh politik utama AS, Presiden Joe Biden dan Donald Trump dua kutub berbeda yang kali ini kompak menolak.
Pada masa pemerintahan Joe Biden menyebut industri baja domestik sebagai bagian dari prioritas keamanan nasional. Kemudian, Donald Trump bahkan berjanji memblokir akuisisi itu jika kembali terpilih, yang kemudian ia penuhi usai dilantik pada Januari 2025. Trump kemudian mengaktifkan Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) untuk meninjau ulang transaksi ini, mempertegas posisi negara sebagai pengendali atas aset industri vital.
