Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut terdapat komitmen investasi jumbo pada program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Fahri mengungkap nilai komitmen investasi itu bahkan mencapai US$5 miliar atau sekurang-kurangnya Rp75 triliun.
“Kalau komitmen itu kalau kita rupiahkan itu US$5 bilion. Berarti, kira-kira 5 kali Rp15.000 [sekurang-kurangnya] sudah Rp75 triliun itu ready sebenarnya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Minggu (1/6/2025).
Namun demikian, komitmen investasi itu saat ini masih belum terealisasi karena sejumlah faktor. Mulai dari lahan hingga demand dari investasi tersebut.
Pada saat yang sama, Fahri juga mengaku telah menyampaikan komitmen investasi itu kepada kementerian terkait lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum dilakukan follow up mengenai realisasinya.
“Saya sudah menyampaikan laporan kepada kementerian dan juga kepada yang lain bahwa ini komitmen investasinya besar. Cuma tidak bisa kalau nggak ada follow up. Kan harus ada technical follow up-nya,” tegasnya.
Baca Juga
Meski tak merinci secara pasti, Fahri menyebut komitmen investasi program 3 juta rumah itu didapatkannya usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Qatar hingga Turki.
Tak hanya menyoroti masalah ketersediaan lahan untuk investasi, Fahri juga turut menyinggung perizinan investasi yang perlu disentralisasi.
“Perizinan terlalu menyebar, harusnya ada sentralisasi perizinan, itu mandat dari Satgas tuh. Sentralisasi perizinan perumahan, itu mandat Satgas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.
“Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.
Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN). Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).
