Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menilai pemerintah harus bergerak cepat merealisasikan kebijakan stimulus ekspor untuk mendongkrak sektor manufaktur.
Dunia usaha menilai keberadaan stimulus itu genting seiring dengan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terus terkontraksi dari 46,7 pada April 2025 menjadi 47,4 pada Mei 2025.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan di dalam negeri, pemerintah bisa memberikan kebijakan maupun program pengembangan ekspor, relaksasi akses finansial, hingga penurunan suku bunga pembiayaan ekspor.
Selain itu, lanjut Shinta, pemerintah juga bisa memberikan subsidi atau bantuan pemenuhan standar pasar ekspor, serta peningkatan sosialisasi dan coaching clinic penggunaan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) untuk ekspor.
Bukan hanya di dalam negeri, menurut Shinta, pemerintah juga melakukan percepatan penyelesaian perundingan perdagangan yang sudah terjadi seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU—CEPA).
Kemudian, juga bisa melalui Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Agreements (I-EAEU FTA) maupun kesepakatan eliminasi tariff atau kerja sama rantai pasok (supply chain) melalui kesepakatan perdagangan bilateral dengan AS.
Baca Juga
Menurutnya, secara tidak langsung, sederet kebijakan tersebut akan mengubah tren PMI manufaktur nasional yang saat ini lesu.
“Tren kinerja PMI manufaktur kita memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap demand pasar domestik yang saat ini sedang sluggish pertumbuhannya,” ujar Shinta kepada Bisnis, Senin (2/6/2025).
Untuk itu, Shinta menuturkan bahwa permintaan sektor manufaktur bisa didongkrak dengan kebijakan stimulus ekspor sehingga dengan sendirinya PMI akan kembali bangkit (rebound).
“Setidaknya pelemahannya bisa dikendalikan karena pertumbuhan kinerja ekspor manufaktur yang lebih tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Apindo sangat berharap pemerintah bisa lebih cepat dan efektif dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan stimulus ekspor.
