Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan program diskon tarif tol selama libur sekolah tetap berjalan meski dilakukan tanpa menggunakan dana APBN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat sukarela dan menjadi inisiatif dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Untuk yang tadi diskon tarif tol, Kementerian PU telah melakukan surat edaran. Memang betul ini kan non-APBN, jadi BUJT yang akan melakukan. Kita selama ini akan memantau mengenai hitung-hitungan bisnis mereka,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Dia menjelaskan bahwa diskon tarif tol ini dirancang sebagai bagian dari paket insentif pemerintah untuk mendorong aktivitas masyarakat selama masa libur sekolah Juni–Juli 2025.
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memperhatikan keberlanjutan dan kelayakan bisnis BUJT.
“Dalam hal ini kita akan perhatikan apakah dengan adanya diskon [tarif tol] ini viability-nya dari bisnis jalan tol mereka masih tetap baik, dan kalau seandainya mengalami hal-hal yang sifatnya dampak negatif, itu langkah apa yang dilakukan,” jelasnya.
Baca Juga
Dia juga menambahkan bahwa program serupa sudah pernah dilakukan dan terbukti bisa dijalankan dengan baik.
“Namun kita sudah melakukan beberapa kali, rasanya tetap bisa dijalankan dengan baik,” pungkas Sri Mulyani.
Diskon tarif tol sebesar 20% ini menjadi salah satu dari enam paket insentif pemerintah yang ditargetkan mulai berlaku pada 5 Juni 2025, untuk mendorong konsumsi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Nantinya, potingan harga untuk tarif tol ini ditargetkan kepada 110 juta kendaraan selama libur sekolah dengan total anggaran mencapai Rp650 miliar.
