Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan ini merupakan respons atas pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.
“Proyeksi ekonomi pada 2025 pertumbuhan 3,3% tetapi dengan adanya risiko dan eskalasi geopol melemah menjadi 2,8%. Situasi akan memberi pengaruh pada perekonomian nasional baik dari sisi harga komoditas ekspor maupun volatilitas sektor keuangan maupun nilai tukar dan suku bunga,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, pelemahan ekonomi global akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, terutama dari sisi harga komoditas ekspor, volatilitas sektor keuangan, nilai tukar, dan suku bunga. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai mandat Undang-Undang APBN 2025 (UU No. 62/2024).
Baca Juga
Presiden Prabowo Subianto, kata Sri Mulyani, meminta jajaran menteri untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG), sektor perumahan dengan peningkatan target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Dia menyebut pemerintah juga menekankan percepatan program ketahanan pangan, baik dari sisi produksi, panen, harga komoditas, hingga peningkatan nilai tukar petani.
Adapun bentuk stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah meliputi:
- Subsidi Transportasi Umum selama libur sekolah dengan anggaran Rp0,94 triliun. Diskon mencakup tiket kereta api sebesar 30%, tiket pesawat (PPN DTP) sebesar 6%, dan tiket angkutan laut sebesar 50%. Kebijakan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan.
- Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk 110 juta kendaraan, dengan anggaran Rp0,65 triliun dari sumber non-APBN.
- Bantuan Pangan dan Kartu Sembako, yaitu tambahan dana sebesar Rp200.000 per bulan dan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025, dengan total anggaran Rp11,93 triliun.
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp300.000 per bulan selama dua bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer. Total anggaran mencapai Rp10,72 triliun.
- Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun dari dana non-APBN.
- Sri Mulyani menekankan bahwa program-program stimulus ini ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
