Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan mengusulkan anggaran tambahan senilai 30,5 triliun won atau setara Rp364,4 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lesu akibat rendahnya konsumsi dan tekanan dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.
Melansir Bloomberg pada Kamis (19/6/2025), Kementerian Keuangan Korea Selatan menyampaikan bahwa dari penambahan anggaran tersebut, sebanyak 15,2 triliun won dialokasikan untuk stimulus ekonomi, sementara 5 triliun won ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil.
Adapun 10,3 triliun won lainnya akan menutup kekurangan penerimaan pajak dalam anggaran tahun ini akibat menurunnya kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah berencana mendanai anggaran tambahan ini melalui kombinasi pemotongan belanja dan penerbitan utang baru. Sekitar 5,3 triliun won akan diperoleh dari restrukturisasi anggaran yang sudah ada, 2,5 triliun won dari saldo surplus dana publik, dan 3 triliun won dari penyesuaian obligasi stabilisasi valuta asing.
Adapun, sisanya sebanyak 19,8 triliun won akan didanai lewat penerbitan obligasi pemerintah baru.
Dengan tambahan anggaran ini, rasio utang terhadap PDB diperkirakan naik menjadi 49% pada 2025, dari 47,4% pada tahun sebelumnya. Total belanja pemerintah juga akan meningkat sebesar 6,9% secara tahunan, menurut Kementerian Keuangan.
Baca Juga
Usulan ini diajukan tak lama setelah Presiden Lee Jae Myung resmi menjabat pada awal bulan ini, dengan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kondisi hidup masyarakat.
Lee sebelumnya telah menjanjikan belanja tambahan lebih dari 30 triliun won untuk membantu UMKM dan meredam dampak negatif perdagangan global. Sebelum pemilu, pemerintah juga telah menyetujui anggaran tambahan pertama sebesar 13,8 triliun won.
Lee mewarisi perekonomian yang tengah tertekan akibat pelemahan permintaan domestik. Hal ini diperparah oleh ketidakstabilan politik yang dipicu upaya kudeta darurat oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan tercatat menyusut pada kuartal I/2025, mendorong Bank of Korea (BOK) memangkas proyeksi pertumbuhan menjadi 0,8% dari sebelumnya 1,5%.
Bank sentral juga telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 2,5% dan memberi sinyal pelonggaran moneter lanjutan.
Dari defisit penerimaan pajak sebesar 10,3 triliun won, hampir 9 triliun won berasal dari penurunan pendapatan pajak korporasi dan PPN. Angka ini mencerminkan tekanan ekonomi yang kian dalam, sehingga mendorong pemerintah untuk mengandalkan stimulus fiskal secara lebih agresif.
Sebagai produsen semikonduktor utama dan pemain penting dalam rantai pasok global, Korea Selatan sangat rentan terhadap risiko perdagangan, terutama dari kebijakan tarif AS. Ekspor menyumbang lebih dari 40% terhadap PDB Korea Selatan dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
Tarif menyeluruh yang diterapkan pemerintahan Trump terhadap Korea Selatan akan melonjak menjadi 25% pada awal Juli 2025, dari level dasar 10%. Beberapa sektor krusial seperti semikonduktor, otomotif, baja, dan aluminium juga menghadapi tarif sektoral tambahan dari AS.
Wakil Menteri Keuangan II Lim Ki Keun dalam konferensi pers mengatakan, dukungan fiskal yang berani dan tepat waktu sangat penting untuk mengembalikan ekonomi ke jalur pemulihan yang kuat.
"Meskipun anggaran tambahan ini belum dapat menyelesaikan seluruh tantangan, hal ini merupakan langkah awal yang sangat penting," katanya.
Stimulus untuk Masyarakat
Bahkan sebelum pemilu, Gubernur Bank Sentral Rhee Chang-yong telah menekankan pentingnya stimulus fiskal tambahan pada 2025 untuk menghadapi tekanan yang dihadapi ekonomi terbesar keempat di Asia itu.
Sebagai bagian dari stimulus, pemerintah akan membagikan voucher senilai 150.000 hingga 500.000 won per orang kepada masyarakat umum.
Selain itu, penerbitan sertifikat hadiah regional juga akan diperluas untuk mendorong belanja domestik, dengan harapan dapat menyuntikkan likuiditas ke ekonomi riil secara cepat.
Adapun, usulan anggaran ini masih memerlukan persetujuan parlemen. Sejumlah anggota oposisi menyuarakan kekhawatiran atas lonjakan utang dan potensi inefisiensi belanja.
Anggota Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), Song Eon-seog, memperingatkan bahwa anggaran tambahan yang sembrono justru bisa memperburuk kesejahteraan rakyat dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Sebelumnya, bank sentral juga menekankan pentingnya percepatan perumusan dan pelaksanaan anggaran tambahan guna menggenjot permintaan domestik. BOK menilai stimulus ini tidak akan berdampak besar terhadap inflasi.
