Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal terus berlanjut. Di mana, konstruksi pembangunan bakal ibu kota baru Indonesia itu masih akan didukung oleh injeksi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono juga telah memastikan bahwa tidak akan ada moratorium pembangunan IKN semasa kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.
"Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat," jelas Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/8/2025).
Adapun saat ini, pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal itu dilakukan guna melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia yakni Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan catatan Bisnis, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN itu direncanakan akan dilaksanakan pada tahun depan.
Hal itu dilakukan sembari menunggu proses politik anggaran tahun kedua Prabowo rampung dirumuskan.
Baca Juga
"Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya," jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Butuh APBN Rp48,8 Triliun hingga Akhir Kepemimpinan Prabowo
OIKN mengungkap bahwa kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga ujung masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya pada 2028 bakal mencapai Rp48,8 triliun. Di mana, kebutuhan anggaran itu telah disetujui dan telah mendapat komitmen langsung dari Presiden Prabowo.
Dalam informasi terbarunya, kebutuhan anggaran Rp48,8 triliun itu tak hanya digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saja, melainkan juga akan digunakan untuk merealisasikan pembangunan kawasan perkantoran hingga hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Sampai dengan tahun 2028, kebutuhan anggaran Otorita IKN yang sudah disetujui Bapak Presiden [Prabowo Subianto], sudah lama sejak Januari itu adalah Rp48,8 triliun," jelasnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Perinciannya, sepanjang tahun ini, OIKN mendapat alokasi anggaran senilai Rp14,4 triliun yang digunakan untuk mengeksekusi sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif.
Kemudian, pada 2026, OIKN mengungkap memerlukan kebutuhan anggaran pokok mencapai Rp17,08 triliun. Akan tetapi, pada tahun depan, OIKN bakal mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun yang berasal dari sisa alokasi anggaran tambahan pada TA 2025.
Dengan demikian, total alokasi APBN untuk OIKN melaksanakan pembangunan pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp21,18 triliun. Meski demikian, pagu indikatif yang diterima OIKN untuk TA 2026 baru sebesar Rp5,05 triliun.
Alhasil, Basuki mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto kembali menyuntikkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun depan.
"Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun," ujarnya.
Lebih lanjut, pada 2027, OIKN mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan alokasi anggaran sebesar Rp14,64 triliun untuk melanjutkan sejumlah proyek multi years contract, sedangkan sisanya pada 2028 dibutuhkan anggaran Rp2,68 triliun.
APBN Buat IKN era Jokowi Tembus Rp89 Triliun
Apabila dibandingkan dengan komitmen guyuran APBN yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk IKN sepanjang 5 tahun masa kepemimpinannya, realisasi kucuran belanja negara era Presiden ke-7 Jokowi lebih besar hampir dua kali lipat.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menelan anggaran mencapai Rp89 triliun sejak dimulai pembangunannya pada 2022 hingga periode akhir kepemimpinan Presiden Jokowi pada Desember 2024.
Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti menuturkan bahwa anggaran senilai Rp89 triliun itu tertuang dalam 109 paket pengerjaan yang terbagi ke dalam 3 tahap pengerjaan.
Perinciannya, pembangunan yang masuk tahap 1 yakni kontrak proyek yang tercatat sejak 2020 hingga Maret 2023. Di mana, totalnya mencapai 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun.
Pembangunan IKN tahap 2 dengan rincian 31 paket yang terkontrak sejak April 2023 hingga November 2023 dengan total nilai kontrak Rp27,6 triliun. Terakhir yakni progres proyek batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun.
