Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih atau SAL senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari strategi pembiayaan APBN 2025 yang dihadapkan pada pelebaran defisit fiskal.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.
“Sampai dengan akhir 2025, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp662 triliun. Di dalamnya termasuk pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun,” ujar Wihadi dalam rapat pembacaan hasil pembahasan Outlook APBN 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/20245).
Berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah, outlook pendapatan negara sampai dengan akhir 2025 sebesar Rp2.865,5 triliun atau 95,4% terhadap target APBN 2025 (Rp3.005,1 triliun). Sementara outlook belanja negara sampai dengan akhir 2025 mencapai Rp3.527,5 triliun atau 97,4% dari pagu APBN 2025 (Rp3.621,3 triliun).
Dengan demikian, defisit APBN 2025 hingga akhir tahun ditetapkan mencapai Rp662 triliun atau sekitar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Outlook itu lebih tinggi dari target defisit anggaran yang sudah ditetapkan dalam UU APBN 2025 yaitu sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.
Baca Juga
“Prognosis itu diikuti kebijakan pembiayaan anggaran dan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil,” tambah Wihadi.
Oleh sebab itu, pemanfaatan SAL ini dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi tekanan pembiayaan di pasar keuangan, terutama agar pemerintah tidak terlalu agresif menerbitkan SBN di tengah tingginya ketidakpastian global.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih atas persetujuan pelebaran defisit APBN 2025 anggaran menjadi 2,78% dari PDB, termasuk penggunaan SAL dalam mendanai pelebaran defisit tersebut.
"Ini diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program-program pemerintah dan sekaligus melakukan counter cyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global," ujar Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.
Usai rapat, bendahara negara itu belum bisa memastikan apakah SAL sebesar Rp85,6 triliun yang telah disetujui pemanfaatannya akan digunakan semua. Dia hanya menekankan bahwa penggunaan SAL akan tergantung dari realisasi defisit.
"Tergantung dari defisitnya yang akan terjadi, tapi paling tidak sudah mendapat persetujuan sehingga kita bisa punya pilihan nanti ya," ungkap Sri Mulyani.
