Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengefisiensikan belanja negara. Namun, dunia usaha menilai kebijakan ini juga harus tetap menjaga pemulihan sektor riil yang masih rentan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan efisiensi anggaran pemerintah harus sejalan dengan pemulihan sektor riil yang masih rentan. Hal ini mengingat sektor menjadi tumpuan penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, pengalihan belanja negara perlu diarahkan ke program yang lebih produktif dan menyentuh langsung masyarakat dan dunia usaha.
“Mengalihkan belanja yang rawan pemborosan ke program-program produktif yang menyentuh langsung kepentingan rakyat diharapkan dapat memperkuat kualitas belanja negara sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).
Shinta berharap, dalam implementasi kebijakan yang diambil, pemerintah harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan lapangan kerja yang bergantung pada sektor-sektor yang terdampak.
Di sisi lain, dia menyebut sederet program prioritas Kepala Negara RI mulai dari makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan, sekolah rakyat, hingga sekolah unggul garuda yang memiliki potensi untuk mendorong rantai pasok baru, lapangan kerja, dan penguatan SDM. Namun, sejumlah program prioritas itu dapat terealisasi jika dijalankan dengan tata kelola yang baik, perencanaan yang matang, dan tepat sasaran.
Baca Juga
“Bagi dunia usaha, keberpihakan APBN pada belanja produktif dapat meningkatkan optimisme, terutama bila pemerintah dapat menjaga kepastian regulasi, transparansi, dan multiplier effect kepada sektor-sektor produktif,” katanya.
Dia menilai arah program prioritas juga memberi gambaran yang baik bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor-sektor pendukung agenda prioritas pemerintah ke depan. Oleh karena itu, Apindo optimistis APBN bisa menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang termasuk dengan adanya lapangan kerja.
“Kami percaya jika APBN dikelola sebagai DNA pertumbuhan yang sinergis dengan sektor swasta akan menjadi mesin pertumbuhan, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja yang nyata,” tuturnya.
Adapun dari sisi konsistensi terhadap target pertumbuhan ekonomi 2026, Apindo melihat belanja produktif yang diarahkan ke program prioritas berpotensi menjadi pendorong permintaan domestik dan investasi sektor riil.
“Contohnya, MBG membuka peluang besar bagi sektor pangan lokal, katering, teknologi rantai pasok, hingga cold chain,” ujarnya.
Selain itu, program perumahan rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dinilai dapat menggairahkan industri konstruksi, material bangunan, logistik, hingga layanan keuangan.
“Jika dikelola secara terukur, transparan serta peta jalan yang jelas, program-program ini dapat memperkuat basis pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar belanja sosial,” katanya.
