Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memberi bocoran mengenai kisaran target dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Said menyebut bahwa RAPBN 2026 memiliki tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan ruang fiskal.
Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memaparkan dan menyerahkan Nota Keuangan dan RPABN 2026 ke DPR pada Jumat (15/8/2025).
Said menjelaskan, berdasarkan pembahasan awal bersama pemerintah pada Juli 2025, pendapatan negara diperkirakan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun, sedangkan belanja negara Rp3.800–Rp3.820 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sekitar Rp706 triliun.
Postur tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025, yang diperkirakan mencatat pendapatan negara Rp2.865,5 triliun dan belanja negara Rp3.527,5 triliun dengan defisit Rp662 triliun (2,78% PDB).
“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan dengan kebijakan tarif Presiden Trump dan konflik geopolitik tak kunjung lerai,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, tantangan di dalam negeri mencakup pemulihan daya beli masyarakat yang belum optimal, hilangnya setoran dividen BUMN sekitar Rp80 triliun pascarevisi UU BUMN, hingga kebutuhan menjaga momentum ekspor. Said menekankan perlunya pemerintah dan pelaku usaha mencari pasar nontradisional untuk mengurangi ketergantungan pada negara tujuan ekspor utama.
Baca Juga
RAPBN 2026 juga disebut menjadi momentum penting untuk menjalankan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
“Secara teknis, program ini tidak mudah, tetapi keberhasilannya bisa menjadi game changer bagi peningkatan kualitas SDM generasi mendatang. Saat ini, 54% angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah,” ujar Said.
Lebih lanjut, legislator asal Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pemerintah perlu memperluas skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menarik investasi swasta di berbagai proyek yang memungkinkan.
