Bisnis.com, JAKARTA — DPR AS meloloskan paket anggaran senilai US$3,4 triliun yang dilakukan Presiden Donald Trump. Paket anggaran tersebut mencakup pemangkasan pajak, pengurangan belanja jaring pengaman sosial, dan pembalikan sebagian besar inisiatif energi bersih era Presiden Joe Biden.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Kamis (3/7/2025) waktu setempat, DPR mengesahkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai "Big Beautiful Bill" tersebut dengan suara tipis 218 melawan 214. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dikirim ke Trump untuk ditandatangani sebelum tenggat 4 Juli yang ditetapkannya sendiri.
Melansir Bloomberg pada Jumat (4/7/2025) Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan Trump dijadwalkan menandatangani undang-undang tersebut pada Jumat pukul 17.00 waktu setempat.
Untuk meloloskan legislasi itu, Trump mengerahkan pengaruhnya atas Partai Republik melalui ancaman terhadap para petahana, pelobiannya di Gedung Putih, hingga pendekatan informal di lapangan golf.
Langkah ini diambil guna meredam resistensi dari kubu konservatif garis keras yang khawatir terhadap dampak utang, serta moderat Partai Republik dari swing state yang cemas atas skala pemotongan Medicaid.
Hanya dua anggota Partai Republik, yakni Thomas Massie dari Kentucky dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, yang bergabung dengan Partai Demokrat dalam menolak rancangan undang-undang tersebut.
Baca Juga
Sebelumnya, Wakil Presiden JD Vance harus turun tangan untuk memecah suara imbang di Senat agar paket anggaran besar ini lolos.
Manuver Politik Trump
Kemenangan Trump diraih usai sesi pemungutan suara maraton di DPR yang sempat tertunda beberapa kali. Trump bahkan menyerang anggota fraksinya sendiri di media sosial karena enggan segera menyetujui rancangan tersebut.
Pemimpin Fraksi Republik di DPR Steve Scalise memuji langkah Trump yang berhasil memecah kebuntuan.
"Ketika presiden selesai bernegosiasi, maka waktunya memilih," ujarnya.
Ketua Komite Anggaran DPR Jason Smith menyebut legislasi ini sebagai kemenangan rakyat, khususnya mereka yang tak memiliki pelobi di Washington. Dia menyebut, ini soal mengembalikan akal sehat di ibu kota, memangkas pemborosan dan menahan belanja sembrono.
"Jika Anda mampu bekerja, maka Anda harus bekerja. Sudah waktunya berhenti membebani keluarga pekerja atas keputusan buruk Washington," ujar Smith.
Namun, kubu Partai Demokrat menilai UU ini akan mencabut akses layanan kesehatan jutaan warga yang mengandalkan Medicaid, demi mendanai pemotongan pajak bagi kalangan kaya.
Pertarungan Persepsi
Pertarungan politik diprediksi akan terus memanas hingga pemilu sela tahun depan. Demokrat berharap reaksi balik dari publik akan membawa mereka kembali berkuasa.
Pemimpin Fraksi Demokrat Hakeem Jeffries dalam pidato maraton menjelang pemungutan suara mengatakan, Undang-Undang tersebut akan mengakhiri Medicaid Selain itu, rumah sakit di wilayah pedesaan hingga panti jompo akan tutup.
Dia menambahkan, UU tersebut memberi keringanan pajak bagi masyarakat yang kaya, mapan, dan punya koneksi. Jeffries berpidato selama lebih dari delapan jam—terpanjang dalam sejarah DPR AS.
Trump dan Partai Republik berharap pemangkasan pajak senilai US$4,5 triliun dalam UU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. UU tersebut menunda sebagian besar pemotongan anggaran, sambil mendahulukan pemotongan pajak yang bernuansa populis, seperti peningkatan permanen kredit pajak anak dan insentif pajak selama 4 tahun untuk lansia serta pekerja bergaji tip dan lembur.
