Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku butuh tambahan anggaran sebesar Rp200,2 miliar pada 2026 untuk menjalankan pengawasan pembangunan pada sejumlah proyek Infrastruktur seperti Giant Sea Wall (GSW) hingga proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya.
Pasalnya, AHY menjelasakan bahwa pihaknya hanya mendapat pagu indikatif sebesar Rp115,71 Miliar untuk tahun anggaran 2026.
"Anggaran Kemenko Infra untuk TA 2026 sebesar Rp115,71 miliar belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan," kata AHY dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (7/7/2025).
Adapun, usulan tambahan anggaran itu bakal digunakan untuk melaksanakan 4 target program, di antaranya untuk pelaksanaan koordinasi pemerataan pembangunan baik di bidang wilayah, agraria dan tata ruang.
Kemudian digunakan untuk mendukung proses koordinasi bidang konektivitas, mendukung koordinasi di bidang infrastruktur dasar dan mendukung pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, AHY juga mengatakan usulan tambahan anggaran itu bakal turut digunakan untuk mengawal proyek infrastruktur jumbo di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Termasuk juga untuk memperkuat pengawasan pada pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya.
AHY menambahkan, saat ini rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya memerlukan kajian yang utuh dan mendalam. Hal itu dilakukan guna memastikan kelancaran proses eksekusi proyek nantinya.
"Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain. Sehingga, kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp200 miliar sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan 115 miliar dengan usulan tambahan Rp200 sekitar Rp315,9 miliar rupiah untuk tahun 2026," ujarnya.
Sejalan dengan Hal itu, AHY berharap usulan tambahan anggaran ini mendapat dukungan dari DPR RI hingga dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju," pungkasnya.
