Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan lima kementerian teknis lingkup Infrastruktur pada hari ini, Rabu (13/8/2025).
Menteri Koordinator (Menko) IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rapat tersebut bakal membahas sejumlah isu pengembangan infrastruktur strategis mulai dari sektor konektivitas hingga perumahan.
"Kami Kemenko Infrastruktur ini yang mengoordinasikan, mengorkestrasikan lima kementerian teknis tentunya ingin setiap saat melakukan monitoring, evaluasi baik melalui rapat-rapat koordinasi seperti ini maupun secara langsung di lapangan," kata AHY, Rabu (13/8/2025).
Dalam agenda tersebut, AHY mengaku akan membahas pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang termasuk pelaksanaan program transmigrasi hingga implementasi kebijakan satu peta atau one map policy.
Kedua, agenda tersebut juga bakal membahas implementasi program pengentasan kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang rencananya dibidik mulai diterapkan pada 2027.
Pada saat yang sama, AHY juga menyinggung akan membahas hasil evaluasi dari berbagai kecelakaan transportasi baik perkeretaapian maupun di jalan darat.
Baca Juga
Selanjutnya, AHY juga mengaku akan membahas keberlanjutan pengembangan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya agar prosesnya dapat dipercepat. Serta, membahas kelanjutan rencana menghidupkan kembali keberadaan bandara internasional.
Dari sektor ketahanan, AHY turut memastikan akan melanjutkan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Di mana, pada tahap awal akan diprioritaskan di wilayah Jakarta, Semarang, dan Demak.
Selanjutnya, dari sisi konektivitas AHY menekankan bakal meminta update mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan Jalan Daerah (IJD).
"Last but not least, nomor empat kita akan membahas isu di bidang pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman," ujarnya.
Dalam penjelasannya, AHY mengaku akan membahas mengenai rencana implementasi renovasi rumah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Ini juga harus dipastikan sekali lagi bisa menjadi daya ungkit dari pembangunan perumahan yang semakin luas baik di desa maupun di kota," pungkasnya.
