Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan DPR merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait permintaannya akan ketersediaan obat gratis bagi rakyat, yang dia sampaikan dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman minim bicara saat ditanya terkait ide dari Prabowo Subianto tersebut.
Luky hanya menyampaikan bahwa terkait obat gratis, baik jenis obat maupun anggarannya, merupakan ranah kewenangan Kementerian Kesehatan alias Kemenkes.
“Itu di Kemenkes,” jawab Luky kepada wartawan di DPR, Selasa (22/7/2025).
Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menekankan bahwa tidak semua obat akan pemerintah berikan secara gratis. Hanya obat-obat general atau obat umum yang menyangkut masyarakat kelas bawah yang digratiskan.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa anggaran untuk obat gratis akan melalui Kemenkes, sementara besarannya akan disampaikan dalam Nota Keuangan mendatang.
Baca Juga
“Kalau anggarannya masuk di Kementerian Kesehatan. [Angkanya] menunggu nota keuangan,” tuturnya.
Sebelumnya, pada peluncuran Kopdes Merah Putih, kemarin, Senin (21/7/2025), Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Pertahanan yang telah membentuk lembaga farmasi pertahanan untuk memproduksi obat generik murah.
Presiden Ke-8 RI itu juga menyinggung kemungkinan pengadaan obat gratis bagi masyarakat miskin, meski mengakui hal tersebut tergantung pada ketersediaan anggaran. Dengan nada ringan, dia menyebut Menteri Keuangan selalu tampak "agak stres" setiap kali dia menyampaikan ide baru yang berpihak kepada rakyat.
“Kalau ada dananya, khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya,” ucapnya.
Untuk tahun depan, pemerintah merencanakan anggaran kesehatan senilai Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.
Angka tersebut tidak jauh berbeda dari anggaran kesehatan pada tahun ini yang senilai Rp218,5 triliun atau tumbuh 16,5% dari 2024 yang senilai Rp187,5 triliun.
