Lima Perusahaan Besar AS Mau Investasi di RI, dari Microsoft hingga Amazon

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ada lima perusahaan besar asal Amerika Serikat yang berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Komitmen itu sebagai bagian dari kesepakatan dagang terbaru antara RI-AS.

Airlangga merincikan komitmen investasi lima perusahaan AS itu antara lain ExxonMobil yang ingin membangun fasilitas carbon capture and storage (CSS) senilai US$10 miliar; Oracle, yang berencana membangun pusat data di Batam senilai US$6,5 miliar.

Kemudian Microsoft, yang ingin bangun infrastruktur cloud dan akal imitasi (AI) senilai US$1,7 miliar selama beberapa tahun ke depan; Amazon, yang berencana memperkuat pengembangan AI dan cloud di Indonesia senilai US$5 miliar; dan General Electric (GE) melalui GE Healthcare yang akan membangun fasilitas produksi CT scanner pertama di Indonesia senilai Rp178 miliar pada tahun ini.

"Sehingga apa yang lakukan pemerintah dengan kerjasama dengan Amerika adalah menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa terjamin," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Dia pun berharap perjanjian dagang dengan AS akan meningkatkan daya saing hingga inovasi produk asal Indonesia. Menurutnya, AS akan menawarkan R&D capacity building atau proses meningkatkan kemampuan suatu industri Indonesia dalam penelitian dan pengembangan terutama sektor ekonomi digital.

Contohnya, sambung Airlangga, AS berkomitmen investasi di data center. Selain itu, Garuda juga berkomitmen membeli pesawat dari Boeing untuk mendorong peningkatan logistik dan interkoneksi antar pulau.

"Itu yang akan diberikan oleh Amerika," ujar politisi Partai Golkar itu.

Kesepakatan Dagang RI-AS

Mengutip laman resmi Gedung Putih pada Rabu (23/7/2025), perjanjian perdagangan AS-Indonesia ini disebut akan memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang antara kedua negara, yang sebelumnya telah dibangun melalui Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) yang ditandatangani pada 16 Juli 1996.

Dalam kesepakatan dagang terbaru tersebut, Indonesia akan menghapus sekitar 99% hambatan tarif terhadap berbagai produk industri, pangan, dan pertanian asal AS. Sementara itu, AS akan menurunkan tarif resiprokal atas barang asal Indonesia menjadi 19%, sesuai Perintah Eksekutif 14257 (2 April 2025). 

"AS juga dapat menurunkan tarif lebih lanjut untuk komoditas yang tidak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negeri AS," jelas pernyataan tersebut.

Selain itu, kedua negara juga berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

"Pemerintah Indonesia akan menghapus batasan ekspor mineral kritis dan komoditas industri ke AS," lanjutnya.

Gedung Putih juga mengumumkan rencana pembelian bersama antara perusahaan AS dan Indonesia meliputi pesawat senilai US$3,2 miliar; Produk pertanian seperti kedelai, bungkil, gandum, dan kapas senilai US$4,5 miliar; terakhir, produk energi (LPG, minyak mentah, bensin) senilai US$15 miliar.

Kemudian, AS dan Indonesia akan memperkuat ketahanan rantai pasokan dan inovasi, serta bekerja sama dalam pengawasan ekspor, keamanan investasi, dan penanganan penghindaran bea (duty evasion).

Selanjutnya, kedua negara akan menyepakati aturan asal barang (rules of origin) yang memudahkan pemanfaatan manfaat kesepakatan, dan memastikan dampak langsung bagi AS dan Indonesia.

Kemudian, Indonesia akan menjamin hak transfer data pribadi ke AS, menghapus tarif serta deklarasi impor untuk produk digital (unggahan, perangkat lunak), mendukung moratorium bea masuk elektronik WTO, dan menerapkan peraturan layanan berdasarkan standar WTO.

Indonesia juga akan bergabung dalam Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil langkah untuk menangani kelebihan kapasitas baja global.

Indonesia juga berkomitmen untuk melarang impor barang hasil kerja paksa, merevisi undang‑undang agar menjamin kebebasan berserikat dan berunding, serta memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan.

Gedung Putih melanjutkan, Indonesia sepakat memberlakukan perlindungan lingkungan tinggi, meningkatkan tata kelola kehutanan, menghindari perdagangan kayu ilegal, menerapkan subsidi perikanan WTO, serta memberantas penangkapan dan perdagangan satwa liar ilegal.