Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program prioritas sebesar Rp1.376,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026.
Program-program prioritas untuk masyarakat di daerah diambil alih penyalurannya langsung oleh pusat.
Untuk diketahui, Indonesia sejauh ini menganut desentralisasi fiskal yakni pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah sejalan dengan amanat otonomi daerah.
Kendati demikian, pada RAPBN 2026, program-program prioritas khususnya yang baru diselenggarakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih diambil alih pusat ketimbang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Hal itu tercermin dari naiknya anggaran untuk program prioritas ke Rp1.376,9 triliun, sedangkan TKD turun ke Rp650 triliun dari tahun ini.
Saat ditanya apabila terlihat gejala resentralisasi fiskal pada rancangan kebijakan anggaran pemerintahan tahun depan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pihaknya sudah mendata mana saja program yang diambil alih langsung oleh pusat.
Baca Juga
Namun, dia memastikan semua program itu ditujukan kepada masyarakat di daerah masing-masing.
"Jadi tadi kan sudah dipaparkan, sejumlah program pemerintah pusat itu dijalankan di daerah. Di semua daerah. MBG [Makan Bergizi Gratis] di semua daerah. PKH [Program Keluarga Harapan] di semua daerah. Itu kita data, itu beberapa program," terangnya saat ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum merespons pertanyaan ihwal gejala resentralisasi fiskal itu, lantaran tengah bergegas menuju mobilnya yang terparkir di depan ruang rapat DPR.
Namun, Sri Mulyani dalam penjelasannya di hadapan anggota Komisi XI DPR menuturkan, bahwa anggaran program prioritas senilai Rp1.376,9 triliun itu langsung dilaksanakan di daerah-daerah meski berasal dari pemerintah pusat.
"Sehingga masyarakat daerah langsung menikmati," ujarnya di ruangan rapat Komisi XI DPR.
MBG Paling Besar
Adapun porsi terbesar anggaran program prioritas paling banyak untuk subsidi energi serta MBG.
Koperasi Desa Merah Putih, alias Kopdes Merah Putih yang juga menjadi andalan Presiden Prabowo, dibantu oleh APBN dengan penempatan dana pemerintah Rp83 triliun di himbara.
Bendahara Negara menyebut kendati anggarannya diambil alih oleh pusat ketimbang melalui TKD, manfaat tetap dirasakan oleh masyarakat di daerah.
"Dengan konsep ini, belanja pusat dan belanja daerah itu jadi satu kesatuan sinergi yang tak terpisahkan," ujarnya.
Berikut daftarnya:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun
2. PIP/KIP kuliah/beasiswa Rp63,6 triliun
3. Kartu Sembako (BNPT) Rp43,8 triliun
4. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun
5. Cek Kesehatan Gratis dan TB, revitalisasi RS Rp7,3 triliun
6. Renovasi/revitalisasi sekolah Rp22,5 triliun
7. MBG Rp335 triliun
8. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun
9. Preservasi jalan dan jembatan Rp24,3 triliun
10. Perumahan Rp48,7 triliun
11. Bendungan dan Irigasi Rp12 triliun
12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp83 triliun (ke himbara)
13. Subsidi nonenergi antara lain subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 triliun
14. TPG/TPD non-PNS Rp63,5 triliun
15. Subsidi energi plus kompensasi Rp381,3 triliun
16. Lumbung Pangan Rp22,4 triliun
17. Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun
18. Kampung nelayan dan pergaraman nasional Rp6,6 triliun.
