Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Korea Selatan sepakat membentuk perjanjian yang tidak mengikat (non bindng agreement) dengan Amerika Serikat untuk mengatur mekanisme operasional dan struktur dana investasi senilai US$350 miliar yang disepakati dalam kesepakatan dagang pada Juli lalu.
Dalam perjanjian perdagangan tersebut, Seoul setuju memangkas tarif impor AS dengan komitmen investasi jumbo, meski kemudian muncul perbedaan tafsir mengenai detail rencana, termasuk skema pembagian keuntungan.
Melansir Reuters pada Selasa (26/8/2025), penasihat kebijakan Presiden Korea Selatan, Kim Yong-beom, mengatakan kedua pihak sudah mencatat kemajuan untuk mencapai kesepahaman secara garis besar dalam kunjungannya ke Washington guna menghadiri pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.
Dalam lawatan tersebut, Kim juga menggelar pertemuan terpisah dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick selama dua jam. Ia menambahkan, Washington berharap nota kesepahaman (MoU) dapat segera diteken untuk mengawasi implementasi paket investasi tersebut.
Kim menjelaskan, paket pendanaan itu akan diarahkan bagi pengembangan industri strategis seperti mineral kritis, baterai, semikonduktor, farmasi, kecerdasan buatan (AI), hingga komputasi kuantum. Dari total dana, hingga US$150 miliar dialokasikan khusus untuk sektor galangan kapal.
Korea Selatan juga akan membentuk satuan tugas yang dipimpin Kementerian Keuangan dan melibatkan bank-bank pembiayaan negara untuk menyusun rencana implementasi lebih detail.
Baca Juga
Sebelumnya, pejabat Korea Selatan sempat membantah pernyataan Lutnick yang menyebut AS akan mengambil 90% keuntungan dari investasi tersebut. Seoul menegaskan bahwa porsi investasi ekuitas hanya sebagian kecil, sementara mayoritas berbentuk pinjaman dan penjaminan.
Pada Juli lalu, Trump mengatakan investasi Korea Selatan akan dialirkan ke proyek yang dimiliki dan dikendalikan AS serta dipilih langsung olehnya.
Pejabat Korea Selatan juga menambahkan mekanisme pengaman bakal disiapkan untuk mengurangi risiko pembiayaan, termasuk komitmen AS membeli produk dari proyek tersebut dan memastikan hanya proyek yang layak secara komersial yang akan didanai.
