Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kini berada di persimpangan arah sejarah yang menentukan. Ketidakpastian global makin nyata: rivalitas geopolitik kian memanas, ekonomi dunia melambat, dan kompetisi teknologi seperti kecerdasan buatan serta ekonomi hijau berlangsung makin ketat. Arah pembangunan nasional tidak lagi bisa berlandaskan pola lama yang konsumtif dan “gali lubang, tutup lubang”.
Indonesia memerlukan New Developmental Strategy (NDS) 2025—2035, sebuah strategi baru yang berani, konsisten, dan berbasis nilai, agar mampu membawa bangsa ini keluar dari jebakan middle income menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kerangka ini berpijak pada pemikiran Soemitronomics, gagasan Prof. Soemitro Djojohadikusumo yang menekankan pentingnya peran negara dalam mengarahkan pembangunan, berpihak pada ekonomi rakyat, dan tetap menjaga disiplin fiskal—moneter. Dalam konteks kekinian, NDS tidak hanya memerlukan koreksi makroekonomi, tetapi juga inovasi kelembagaan yang bersumber dari akar budaya bangsa, termasuk penerapan moneter berbasis kearifan lokal, regulasi yang insentif-based, serta orientasi fiskal yang berlandaskan kurva Laffer.
Tantangan yang dihadapi Indonesia jelas. Ruang fiskal makin sempit akibat beban subsidi, sementara kebutuhan belanja produktif kian mendesak. Risiko spiral deflasi menghantui ketika daya beli melemah, yang jika dibiarkan dapat menyeret ekonomi ke stagnasi. Struktur industri masih terlalu dangkal karena dominasi komoditas mentah, sedangkan ketahanan pangan dan energi tetap rapuh di tengah fluktuasi harga global. Di sisi lain, kualitas SDM belum sejalan dengan tuntutan era digital dan transisi hijau.
Namun, di balik tantangan itu, peluang besar juga tersedia. Bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, potensi penghiliran industri, pasar domestik yang luas, dan basis komunitas lokal yang kokoh dapat menjadi mesin pertumbuhan. Kuncinya adalah bagaimana strategi pembangunan dapat mengelola potensi tersebut agar menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, hijau, dan berdaya saing global.
NDS berusaha menjawab itu dengan pendekatan yang lebih utuh. Penghiliran berkelanjutan 2.0 tidak lagi dipahami sekadar industrialisasi kilat, tetapi sebagai industrial deepening yakni menguasai teknologi, riset, hingga desain produk, sehingga rantai nilai bisa dikuasai secara menyeluruh. Ketahanan pangan dan energi diletakkan sebagai fondasi kedaulatan, melalui diversifikasi tanaman lokal seperti sorgum, jagung, dan sagu, pembangunan cadangan pangan strategis, serta penambahan kapasitas EBT hingga 30 GW.
Baca Juga
Dalam bidang fiskal, NDS perlu mengadopsi prinsip kurva Laffer yakni kesadaran bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru menekan kepatuhan dan mempersempit basis pajak. Karena itu, orientasi fiskal bukan pada pungutan berlebihan, melainkan pada perluasan basis dengan tarif moderat yang mendorong kepatuhan, sekaligus memperbesar ruang insentif produktif. Dengan pendekatan ini, penerimaan negara justru bisa meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Belanja negara pun diarahkan ke sektor produktif seperti riset dan pengembangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hijau.
Pada sisi moneter, gagasan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) perlu diperluas berbasis kearifan lokal dan pembangunan human capital. Pembangunan Koperasi Merah-Putih, BUMDes , hingga digitalisasi sistem pembayaran harus menjadi instrumen inklusi keuangan yang menstabilkan perekonomian dari bawah. Dengan dukungan Bank Indonesia, instrumen digitalisasi pembayaran dapat dikembangkan sebagai sarana transaksi sekaligus instrumen stabilisasi, sehingga keuangan nasional tidak semata bergantung pada sistem formal perbankan besar. Inovasi ini memberi makna baru bagi moneter: bukan hanya instrumen makro, melainkan juga ekosistem yang berakar pada kekuatan komunitas.
Aspek kelembagaan juga mendapat penekanan. Selama ini banyak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang bersifat restriktif dipenuhi larangan, izin berlapis, dan beban administratif yang membuat Indonesia menjadi negara yang “high cost economy”. Paradigma ini perlu diubah menjadi regulasi berbasis insentif, di mana negara tidak lagi sekadar melarang, tetapi memberi dorongan kepada akademisi, bisnis, dan komunitas lokal untuk berinovasi.
Digitalisasi dan inovasi menjadi tulang punggung lain dari NDS. Pembentukan pusat data dan kecerdasan buatan nasional, harus menjamin kedaulatan digital sekaligus membuka akses riset dan industri. Analisis behavioural economics dengan menggunakan big data analytics perlu dilakukan dan dilakukan terpadu agar “data driven decision making” dapat dilakukan oleh masing-masing K/L. Digitalisasi UMKM dapat dihubungkan dengan pembiayaan berbasis data dan pasar ekspor daring, sehingga ekonomi rakyat tidak lagi terjebak dalam lingkaran ekonomi informal, melainkan menjadi pemain global.
BACKBONE PERTUMBUHAN
Sementara itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai inti. Program learning recovery pasca-pandemi, pendidikan STEM dan vokasi modern, serta beasiswa talenta digital–green menjadi prioritas utama. Pendidikan tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi produktif. Sektor kesehatan pun diperkuat, bukan hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga industri farmasi domestik agar tidak lagi bergantung pada impor.
NDS juga memperhatikan pemerataan wilayah. Kopdes Merah Putih, sebuah koperasi multi pihak yang berbasis desa, akan menjadi wahana penguatan ekonomi rakyat. Melalui koperasi modern, petani, nelayan, dan UMKM dapat terhubung dengan pasar yang lebih besar. Reforma logistik nasional dari tol laut 2.0 hingga rantai dingin berbasis digital akan memangkas biaya distribusi dan memperkuat daya saing produk lokal.
Semua itu tidak akan berhasil tanpa tata kelola yang kuat. Prinsip GRC (Governance, Risk, Compliance) harus menjadi standar di seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN. Risk registry nasional, sistem peringatan dini, dan dashboard data publik akan memastikan bahwa negara hadir secara disiplin, transparan, dan akuntabel.
Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis yang diintegrasikan dengan pemberdayaan petani lokal, pembangunan rumah hijau untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Danantara sebagai pusat data nasional, dan moneter berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa NDS bukan sekadar teori, tetapi arah pembangunan yang nyata. Namun, kesuksesan program-program ini sangat bergantung pada keberanian untuk meninggalkan pendekatan konsumtif, populis, dan restriktif, menuju strategi produktif, insentif-based, dan visioner.
Jika dijalankan dengan konsisten, strategi ini mampu membawa Indonesia mencapai target ambisius pada 2045: pertumbuhan ekonomi rata-rata enam hingga tujuh persen per tahun, kontribusi produktivitas total faktor sebesar 45%, dan PDB per kapita lebih dari US$20.000. Pengukuran indikator sosial pun perlu diperbaiki: indikator kemiskinan dapat diperbaiki menjadi US$3,2 PPP per kapita per hari, proporsi penduduk yang benar-benar bekerja produktif perlu ditingkatkan menggunakan standar lebih dari 35 jam per minggu, serta ketimpangan menggunakan gini ratio berbasis pendapatan sehingga lebih mencerminkan kesenjangan riil. Belanja riset perlu ditingkatkan hingga 1% dari PDB, kapasitas energi terbarukan bertambah 30 GW, dan emisi energi mencapai puncaknya sebelum 2030.
Pada akhirnya, New Developmental Strategy harus dilakukan di luar business as usual. Berani menolak pola lama yang restriktif dan konsumtif, berani menempatkan manusia sebagai modal utama, dan berani mendorong produktivitas rakyat sebagai fondasi kedaulatan.
Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan retorika, tetapi dengan komitmen untuk menjalankan strategi ini secara disiplin dan berintegritas. Dengan keberanian untuk melompat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dalam badai global, tetapi juga berdiri sejajar dengan negara maju yang inklusif, hijau, dan berdaya saing dunia.
