Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa reformasi digital berbasis Government Technology (GovTech) dan kecerdasan buatan (AI) akan menghemat belanja pemerintah pusat. Dia secara spesifik menyebut ada penghematan hampir Rp350 triliun sampai dengan Rp400 triliun.
“Tadi yang dicoba secara sepintas, dihitung oleh tim, itu hampir Rp350—Rp400 triliun [potensi penghematan]. Itu kita belum masuk banyak sektor yang lain,” klaim Luhut usai rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Selasa (26/8/2025).
Adapun rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu dihadiri oleh jajaran pejabat lintas kementerian dan lembaga, termasuk Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Bupati Banyuwangi.
Menurut Luhut, kolaborasi ini untuk menanggalkan ego sektoral dan bekerja bersama mewujudkan transformasi digital yang berdampak nyata.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini mengungkapkan bahwa inisiatif ini telah dikerjakan tim kecil sejak tujuh bulan terakhir, setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung.
“GovTech ini berbasis AI [akal imitasi]. Jujur sebenarnya baru kita mulai paham mengenai AI ini bulan ini. Dengan cepat tim bekerja, tim kecil,” ujar Luhut.
Baca Juga
Menurutnya, digitalisasi tata kelola pemerintahan ini akan menjadi game changer yang mampu menekan defisit anggaran secara bertahap sesuai ambisi Prabowo untuk membuat APBN tanpa defisit paling lambat pada 2028.
Luhut pun akan melaporan ke Prabowo hasil rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah besok, Rabu (27/8/2025).
Banyuwangi Jadi Tempat Uji Coba
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan memulai uji coba digitalisasi program bantuan sosial (bansos) dan perizinan berusaha di Banyuwangi. Nantinya, sistem akan mengintegrasikan berbagai basis data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” ujar Luhut usai rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Selasa (26/8/2025).
Teknologi ini memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi, sementara proses backend berjalan otomatis untuk memastikan akurasi data penerima dan menekan tingkat kesalahan penyaluran (inclusion dan exclusion error).
Komite akan menggelar rapat rutin setiap bulan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Target besarnya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing global.
“Banyak mimpi yang kita gantungkan dari percepatan transformasi digital ini. Dengan teknologi terkini dan kerja sama lintas sektor, kita ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” kata Luhut.
.jpg?w=300&h=221)
