Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal pemerintah yang berencana untuk memperpanjang jalur LRT sampai dengan Bogor pada tahun depan semakin kuat. Adapun, saat ini jalur LRT baru mencapai Harjamukti.
Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengungkapkan bahwa saat ini rencana perpanjangan LRT sampai dengan Bogor, termasuk feasibility study (FS), sedang dikerjakan bersama stakeholder terkait.
Mulai dari Kementerian Perhubungan, Adhi Karya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bappenas, serta PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA.
“Harapannya adalah akhir tahun ini [2025] dapat selesai [FS] sehingga dapat mulai kita tawarkan feasibility study itu [ke investor],” ungkapnya dalam Media Briefing Dua Tahun LRT, Kamis (28/8/2025).
Purnomosidi menjelaskan bahwa pihaknya pun tengah menyusun skema operasional LRT Bogor. Namun, dirinya memastikan kereta ringan tersebut tetap driverless alias tanpa masinis, sebagaimana LRT yang beroperasi saat ini.
Pemerintah bersama stakeholder juga masih membahas terkait skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga
“Kami sekarang exercise. Untuk mengarah KPBU kami siapkan FS, calon investor mengharapkan FS, seperti apakah ini, apakah menguntungkan atau engga, dilihat dari ini,” tambahnya.
Selama periode Januari hingga Agustus 2025, LRT Jabodebek mencatat volume penumpang mencapai 17.975.602 penumpang. Di mana volume hanya bulan pada periode 1—27 Agustus 2025 mencapai 2,3 juta penumpang.
Jaminan Pinjaman Capai Rp23,4 Triliun
Mengacu Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek—dan telah beroperasi mulai 2023—menjadi wujud moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut.
Pemerintah melalui dokumen tersebut menjelaskan bahwa sejauh ini telah memberikan dukungan proyek integrasi tersebut melalui penerbitan penjaminan pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek.
“Percepatan Penyelenggaraan LRT terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dalam rangka melaksanakan amanat penyelenggaraan LRT Jabodebek, Pemerintah telah menerbitkan satu surat Jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar [Rp23,4 triliun],” tulis pemerintah, dikutip pada Kamis (28/8/2025).
Secara perinci, jaminan pinjaman senilai Rp19.250,0 miliar pada 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23,4 triliun.
Adapun, pemerintah melaporkan bahwa outstanding pinjaman per Semester I/2025 senilai Rp21,96 triliun. Lebih rendah dari semester I/2024 yang senilai Rp22 triliun.
Di samping itu, pemerintah juga menyoroti risiko fiskal yang dapat terjadi dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek tersebut adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban finansial kepada sindikasi kreditur secara tepat waktu (risiko default) sehingga Pemerintah yang harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.
Sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga semester I/2025, PT KAI telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan kepada sindikasi kreditur.
Adapun tingkat probabilitas risiko default PT KAI (Persero) pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat rendah mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk bridging loan PT KAI (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi gap/mismatch antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dengan subsidi Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan PT KAI (Persero).
Sementara pendapatan yang diperoleh dalam periode Semester I/2025 adalah senilai Rp159,5 miliar.
