JAKARTA: Pebisnis otomotif menilai pembatalan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi harus diikuti dengan pengawasan supaya kuota BBM bersubsidi tetap sesuai dengan target pemerintah 40 juta kiloliter.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu segera memikirkan cara paling efektif agar konsumsi BBM bersubsidi tidak membeludak.
“Kalau memang pemerintah tidak siap, tak perlu memaksakan kebijakan itu. Yang pasti, industri otomotif akan mengikuti apapun keputusan pemerintah,” kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto hari ini, Kamis 3 Mei 2012.
Tanggapan serupa dilontarkan CEO PT Astra International Tbk – Peugeot Constantinus Herlijoso. Setiap rancangan kebijakan untuk mendorong iklim bisnis tetap berjalan baik harus diputuskan secara tegas.
Pembatasan BBM bersubsidi yang diputuskan terburu-buru akan sulit terlaksana dengan baik. Namun dia menyayangkan wacana pembatasan tersebut sudah menjadi berita meski belum pasti. “Ini mengakibatkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Menurut Jongkie, ketidaksiapan pemerintah soal pembatasan BBM terlihat dari pemerintah belum siap menerapkan pembatasan BBM bersubsidi pada tahun ini terutama dari aspek infrastruktur dan pengawasan.
Wacana penggunaan stiker yang sempat dilontarkan pemerintah untuk membedakan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dinilainya sangat tidak efektif. “Ini akan menimbulkan konflik sosial antara pemilik mobil dan petugas SPBU,” tuturnya.
Namun, ujarnya, Gaikindo sepakat jika pembatalan diputuskan pemerintah tetap harus mengontrol konsumsi BBM bersubsidi dengan mempercepat realisasi pemasangan alat konverter dari BBM ke BBG.(msb)
