KOTA HIJAU: Kepala Daerah sebaiknya libatkan komunitas hijau

BISNIS.COM, JAKARTA -- Kepala Daerah harus menerapkan Participatory Management guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Hijau.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum M. Basuki Hadimuljono menjelaskan Participatory Management merupakan melibatkan komunitas hijau di berbagai daerah, khususnya dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

"Dengan demikikan maka akan memberikan dampak positif dalam akselerasi membangun Kota Hijau," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4/2013).

Dia menyampaikan saat ini, Indonesia tengah memasuki masa implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu skala P2KH pun perlu ditingkatkan, dari segi luasan wilayah maupun dari segi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun.

Menurutnya, untuk menjawab tantangan perkembangan perkotaan seperti kerentanan terhadap banjir, perlu dibangun RTH yang mampu memenuhi fungsi ekologisnya, seperti membangun konservasi air tanah.

Basuki menyampaikan P2KH bukan diarahkan untuk melakukan beautification melainkan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH.

“Untuk dapat memenuhi fungsi tersebut, pelaksanaan P2KH ini tidak bisa semata-mata dipandang sebagai proyek, melainkan sebagai gerakan moral. Menjalankan P2KH ini memerlukan ‘rasa’ atau ‘hati’ karena kita akan menyentuh lingkungan yang hidup sehingga perlu kesungguhan sikap dalam melakukannya," ujarnya.

Pada tahun ini, P2KH mencakup 112 kabupaten/kota sebagai peserta. Sebanyak 88 kabupaten/kota akan memperoleh fasilitasi implementasi fisik Taman Kota Hijau, seluas 5.000 meter persegi.

Sementara itu, kabupaten/kota lainnya akan memperoleh fasilitasi pengembangan komunitas hijau, penyusunan masterplan, dan penyusunan DED.

Sebagai pilot project pembangunan RTH skala luas, lanjut Basuki, akan dibangun Kebun Raya Batam, Provinsi Kepulauan Riau seluas 86 hektar yang akan dilaksanakan pada 2014.