BBM BERSUBSIDI: Pembatasan Lebih Tepat Dibanding Penaikan Harga

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah cenderung memilih kebijakan pengendalian subsidi BBM melalui program pembatasan, meskipun opsi penaikan harga BBM bersubsidi tetap dipertimbangkan.
 
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi yang paling tepat untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi, termasuk pilihan larangan penggunaan oleh mobil plat hitam.
 
“Intinya adalah mengacu kepada undang-undang yang mengatakan bahwa subsidi hanya diberikan kepada masyarkat yang tidak mampu. Kita bergerak dari situ,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/4).
 
Hatta mengungkapkan opsi pembatasan dinilai lebih tepat karena analisis pemerintah menunjukkan opsi lain seperti penyediaan BBM bersubsidi  bernomor oktan 90 tidak efektif.
 
Produk BBM bersubsidi baru yang dijual dengan harga lebih tinggi dari premium, lanjutnya, justru berisiko meningkatkan pengeluaran subsidi pemerintah.
 
Kebijakan itu dinilai berpotensi mendorong konsumen yang sebelumnya sudah menggunakan BBM non subsidi beralih menggunakan BBM bersubsidi RON 90.
 
“Analisis kita malah nanti yang sudah menggunakan pertamax malah memakai itu, makin membengkak subsidi kita,” kata Hatta.

Adapun pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui sistem monitor dan pengendalian di SPBU tetap berjalan.

Namun, dia menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan seluruh opsi kebijakan yang diajukan termasuk penaikan harga BBM bersubsidi.
 
Saat ini, lanjut Menko, pembahasan pemerintah sudah mengerucut kepada pengkajian atas dampak kebijakan pembatasan dan penaikan harga terhadap inflasi.
 
“Dampak inflasi, dampak terhadap kemiskinan, impact terhadap penguatan fiskal,” kata Hatta. (if)