PEMBATASAN SUBSIDI BBM: Agus Marto Bilang Belum Ada Opsi Final

BISNIS.COM,JAKARTA--Pemerintah masih mendalami opsi penghematan dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang mengarah pada pemangkasan subsidi bagi kelompok masyarakat kaya.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan belum ada opsi final terkait penghematan dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang tahun ini dipatok sebesar 46 juta kiloliter dengan pagu subsidi sebesar Rp193,8 triliun.

"Ini masih dalam pembahasan dan kita harapkan akan terus diperdalam. Semua aspek kita pelajari termasuk implementasinya di lapangan," ujarnya seusai rapat koordinasi terkait kebijakan BBM di Kemenko Perekonomian, Jumat (12/04).

Menurut Agus, pengendalian dan penghematan akan dilakukan dalam satu paket. Pasalnya implementasi kebijakan tersebut menjadi kewenangan inter K/L, yakni Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

"Kita ingin merespon jangan sampai nanti fiskal kita menjadi tidak sehat. Tetapi pesan utamanya adalah bahwa bagi yang miskin akan dijaga, bagi yang kaya, akan dikurangi subsidinya. Jadi itu adalah sesuatu yang menjadi pegangan utama."

Terkait adopsi sistem Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengendalikan konsumsi BBM, Agus menilai anggaran yang dibutuhkan terlalu besar. Kalau pun inisiatif tersebut akan direalisasikan, pemerintah mendorong agar Pertamina menjadi pihak yang diberi tanggung jawab penuh. Inisiasi sistem RFID diproyeksi membutuhkan anggaran sebesar Rp800 miliar.

"Saya secara umum lihat itu terlalu mahal. Tentu pengadaan dengan taat azas oleh Pertamina bisa diperhitungkan dari dividen yang harus dibayarkan kepada pemerintah lebih mudah dibandingkan kalau perlu dimasukkan anggaran melalui APBN," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro masih enggan membeberkan potensi penghematan belanja subsidi BBM yang diperoleh dari opsi pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bagi kalangan masyarakat mampu.

"Masih dihitung. Penghematannya ya lumayanlah, kalau belum ada keputusan saya tidak boleh ngomong. Ya pokoknya bisa menjaga budget defisit di bawah 2,5%," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi secara penuh pada kendaraan roda empat milik pribadi bisa menekan konsumsi BBM bersubsidi di bawah 46 juta kiloliter pada 2013.

Namun, apabila kebijakannya diperlonggar dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, inflasi, dan kemiskinan, konsumsi BBM bersubsidi diharapkan tetap dapat ditekan pada kisaran 46 juta-48 juta kiloliter.

"Soalnya kalau tidak kita lakukan kebijakan bisa lari ke 49,7 juta-53 juta kiloliter kan. Dengan adanya upaya ini paling tidak kita jaga di 46 juta-48 juta kiloliter," ungkapnya.