BISNIS.COM, JAKARTA--Landfill gas dari dekomposisi sampah dianggap sebagai salah satu solusi yang menjanjikan untuk mengatasi krisis energi yang terjadi akibat melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Landfill gas yang memiliki komposisi 30%-60% metana (CH4) dan 70%-40% karbon dioksida (CO2) itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Pemanfaatan itu sekaligus menekan polusi lingkungan yang dimunculkan oleh metana sebagai gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.
Pemerintah sendiri saat ini terus menyelesaikan aturan untuk menjaga iklim investasi di sektor pembangkit listrik berbasis sampah dapat hidup di dalam negeri. Pasalnya, pengelolaan sampah untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi primer pembangkit listrik masih memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sempat menyebut pemanfaatan sampah merupakan solusi yang paling efisien untuk konservasi energi. Pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik itu sekaligus dapat membantu pemerintah daerah untuk menjadikan wilayahnya bersih.
Hal itu ditindaklanjuti Kementerian ESDM dengan terus melakukan revisi terhadap feed in tarif listrik dari pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa).
Feed in tariff sebesar Rp1.050 per kilo watt hour (kWh) untuk PLTSa zero waste dan Rp850 per kWh untuk PLTSa landfill (masih menyisakan sampah) dianggap kurang menarik dan terlalu kecil. Apalagi, kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan biaya pengelolaan sampah (tipping fee) sangat terbatas.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan seharusnya pemerintah daerah menanggung tipping fee untuk tempat pembuangan sampah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik.
“Kenyataannya masih ada daerah yang tidak memberikan tipping fee, makanya feed in tariff untuk PLTSa kami revisi agar sesuai dan tetap menarik bagi investor,” katanya.
Upaya pemerintah tersebut pun langsung disambut dengan upaya investor mengembangkan PLTSa di dalam negeri. PT Pertamina (Persero) bertekad mengembangkan PLTSa dengan kapasitas 120 megawatt di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
PLTSa dengan investasi sekitar US$300 juta itu diproyeksikan akan mulai beroperasi pada 2016. Teknologi yang dimanfaatkan pun biomass municipal solid waste to power agar pemanfaatan sampah dapat dilakukan secara maksimal hingga mencapai zero waste.
Saat ini, Pertamina dan PT Godang Tua Jaya telah sepakat menetapkan Solena Fuels Corporation sebagai mitra penyedia teknologi dalam proyek PLTSa itu. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Joint Development Agreement (JDA) antara Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto, Executive Vice President Solena Yves Bannel, dan Direktur Utama PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus.
Penandatanganan JDA itu sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan awal antara Pertamina dan Godang Tua Jaya pada 8 Oktober 2012 untuk mengembangkan PLTSa di Bantargebang. (if)
