BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah berencana untuk memangkas belanja Kementerian/Lembaga sekitar Rp30 triliun sebagai bentuk penghematan belanja APBN 2013 dan menjaga tingkat defisit di level yang aman.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan Kemenkeu, Bappenas, dan K/L tengah dalam proses penghitungan dan konsolidasi terkait rencana pemotongan anggaran belanja K/L pada 2013.
"Masih dalam proses, kita masih hitung kembali. [Nilainya] tergantung nanti ketentuannya seperti apa, kisarannya Rp30 triliun," katanya di sela acara Penyerahan Hasil Rekomendasi Tim Asistensi Kemenkeu bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) 2012, Kamis (25/04).
Dalam APBN 2013, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja K/L sebesar Rp594,59 triliun. Anggaran tersebut a.l. terdiri dari belanja pegawai Rp241,6 triliun, belanja barang Rp200,73 triliun, dan belanja modal Rp184,36 triliun.
Lebih lanjut Anny menuturkan pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai pos anggaran mana yang bisa dipotong dan mana yang tidak bisa dipangkas karena merupakan program prioritas.
"Pokoknya posnya dari belanja barang, terkait yang balanja perjalanan dinas, honor-honor konsinyering, dan diupayakan tidak bersentuhan dengan belanja modal," ujar Anny.
Pagu belanja barang pada 2013 sebesar Rp200,73 triliun mengalami pembengkakan Rp33,75 triliun dibandingkan pagu yang dipaparkan dalam konferensi pers APBN 2013 (29/10/2012). Pasalnya, dalam konpers tersebut pagu belanja barang 2013 dialokasikan sebesar Rp166,98 triliun atau hanya tumbuh 2,1% (yoy).
Meski berfokus pada perampingan belanja barang, Anny tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan memangkas belanja modal. Pasalnya, pos belanja ini tercatat memiliki tingkat penyerapan yang kurang optimal.
Pada 2012 lalu, misalnya, anggaran belanja modal hanya terserap Rp140,2 triliun atau 79,6% dari pagu Rp176,1 triliun. Adapun 2011, penyerapannya mencapai 83,6% dari pagunya atau senilai Rp117,9 triliun.
"Tapikan belanja modal bisa saja tidak dihabiskan karena tendernya baru berjalan. Jadi lihat nanti lah," katanya.
Anny menegaskan pemotongan anggaran tetap harus dilakukan meskipun pemerintah telah merencanakan penyesuaian harga BBM bersubsidi bagi mobil berplat hitam.
Pasalnya, penghematan anggaran dari kebijakan terkait subsidi BBM yang diproyeksi mencapai Rp21 triliun dinilai belum signifikan untuk meredam risiko pelebaran defisit. Pemotongan anggaran belanja K/L ini akan dituangkan dalam Perubahan APBN 2013.
"Kalau defisitnya diperlebar dari 1,65% jadi maksimal 2,4% terhadap PDB, berarti butuh pembiayaan. Ini harus dibagi antara penghematan K/L, penggunaan SAL, dan sisanya penerbitan surat utang negara pada level yang aman," tutur Anny.
Dalam APBN 2013, pemerintah menetapkan defisit sebesar 1,65% terhadap PDB atau senilai Rp153,3 triliun. Apabila defisit APBN melebar ke kisaran 2-2,4% maka nominal defisit menjadi Rp185,81 triliun-222,98 triliun.
Pemangkasan anggaran belanja K/L pernah diterapkan pemerintah dalam APBN-P 2012 lalu. Total belanja K/L yang dipotong mencapai Rp18,9 triliun, terdiri dari penghematan belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, belanja barang Rp16 triliun, dan belanja modal Rp1 triliun. (if)
