BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah diminta untuk tetap pada kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan ditentang oleh para buruh melalui demo akbar yang rencananya diadakan pada Rabu (1/5).
Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Kamar Dagang Indonesia (Kadin), mengungkapkan pemerintah harus mampu menimbang semua opsi yang ada dan mengambil keputusan terbaik terkait penaikan BBM bersubsidi.
“Kebijakan makro ada di tangan pemerintah. Pemerintah yang bisa menimbang semuanya. Kalau BBM [bersubsidi] tidak dinaikkan, bagaimana? Negara akan tekor,” ungkapnya, Senin (29/4).
Dia menuturkan pemerintah jangan hanya melihat penolakan yang disuarakan buruh dalam menetapka kebijakan penaikan BBM bersubsidi, tetapui juga melihat aspek yang lebih besar, terutama kesehatan fiskal negara.
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengatakan sekitar 1 juta buruh akan turun ke jalan pada peringatan hari buruh dunia pada Rabu (1/5) dengan dua tuntutan utama yakni penolakan terhadap penaikan harga BBM bersubsidi dan upah murah.
Menanggapi hal ini, Hariyadi mengharapkan demo buruh tersebut dilaksanakan dengan damai dan tanpa kekerasan agar tidak mengganggu akitivitas masyarakat lain sehingga dapat mencegah terjadinya konflik horizontal.
“Konflik horizontal dengan masyarakat harus dicegah. Jangan sampai berdemo tetapi merugikan masyarakat lain,” katanya.
Dia mencontohkan masyarakat yang berada di sekitar klaster industri sempat terganggu dengan aksi pemblokiran jalan yang dilakukan para buruh saat menuntut penaikan upah minimum pada akhir tahun lalu.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus terjadi setiap saat, maka masyarakat di sekitar klaster industri akan terkena dampaknya karena tidak dapat mengganggu perekonomian mereka akibat tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Jangan sampai nanti masyarakat bertindak karena merasa terganggu.” (if)
