Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Menuju Transformasi BBM hingga Properti Jakarta Usai Ibu Kota Pindah

Pemerintah berencana menerapkan skema baru penyaluran subsidi BBM hingga prospek properti di Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota.
Pengendara kendaraan bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta. Berita pilihan BisnisIndonesia.id mulai dari pemerintah berencana menerapkan skema baru penyaluran subsidi BBM hingga prospek properti di Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota. Bisnis/Fanny Kusumawardhani.
Pengendara kendaraan bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta. Berita pilihan BisnisIndonesia.id mulai dari pemerintah berencana menerapkan skema baru penyaluran subsidi BBM hingga prospek properti di Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota. Bisnis/Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Khusus untuk bahan bakar minyak (BBM), pemerintah berencana menerapkan skema baru penyaluran subsidi komoditas tersebut mulai tahun depan, agar menjadi lebih tepat sasaran.

Pemerintah melalui tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diketahui telah merampungkan skema penyaluran subsidi yang dinilai pas dan bisa segera diterapkan di dalam negeri.

Artikel tentang transformasi subsidi BBM menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Jumat (13/12/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

 

Pabrik Selesai Dibangun, Daikin Siapkan Serangan AC Made-in Indonesia

Daikin, merek produk AC asal Jepang, memastikan produk made-in Indonesia segera masuk pasar pada 2025, menyusul selesainya pembangunan pabrik skala penuh di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang (12/12/2024).

Pabrik Daikin di Greenland International Industrial Center (GIIC) mulai dibangun pada Desember 2022 dengan investasi sekira Rp3,3 triliun. Menempati lahan 204.000 meter persegi, pabrik AC Daikin ini dirancang memiliki kapasitas produksi 1,5 juta unit per tahun.

Pabrik Daikin di GIIC ini merupakan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia yang seluruh proses mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap jual dilakukan di dalam negeri.

Direktur PT Daikin Industries Indonesia (DIID) Budi Mulia menyatakan bahwa saat ini pabrik sudah memulai produksi massal dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 1,5 juta unit AC rumah tangga saat beroperasi penuh.

 

‘Tangan’ Entitas BUMN di Bisnis Bank Emas

Entitas BUMN disebut menjadi badan usaha yang paling siap untuk menyelenggarakan bisnis bank emas yang mencakup mulai dari simpanan, titipan, pembiayaan, hingga perdagangan logam mulia itu.

Sebelumnya, OJK mengungkap kesiapan industri usai diterbitkannya POJK No. 17/2024 terkait usaha bullion. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Ahmad Nasrullah menyebutkan bahwa dua pemain besar, yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (BRIS), adalah pihak yang paling siap.

Dari sisi infrastruktur dan permodalan, kedua lembaga ini sudah memenuhi ketentuan minimum Rp14 triliun yang ditetapkan OJK.

“Dua [perusahaan] ini paling siap,” kata Ahmad dalam media briefing pada Senin (9/12/2024). 

 

Hitung Mundur Transformasi Subsidi BBM

Kementerian Keuangan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) masih mempersiapkan data terkait dengan calon penerima subsidi BBM melalui skema baru BLT yang akan berlaku pada 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bahwa, otoritas keuangan itu bersama BPS membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia, yang dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemiskinannya.

Bukan hanya dengan BPS, Kemenkeu juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

“Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh database yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina, semua sedang dipadukan oleh BPS, dan itu akan menjadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagainya,” kata Isa dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024).

 

Menjaga Peluang Multifinance Meski Bergantung Sektor Otomotif

Sederet perusahaan pembiayaan berupaya mencapai target profitabilitas dengan menjaga efisiensi operasional hingga kualitas portofolio. Kendati masih diiringi beberapa tantangan seperti ekonomi global, tingginya suku bunga, hingga lesunya pasar otomotif.

Misalnya saja, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) menaruh target pertumbuhan pembiayaan baru hingga dua digit. 

“Secara keseluruhan, mengenai target di tahun depan, perusahaan menargetkan kenaikan pada penyaluran pembiayaan baru sekitar 14% hingga 16%,” Chief of Financial Officer Adira Finance, Sylvanus Gani M kepada Bisnis, Kamis (12/12/2024).

Adapun hingga November 2024, Gani menyebut pembiayaan baru perusahaan tercatat mencapai sebanyak Rp33,5 triliun. Angka itu mengalami penurunan sebesar 10% apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

 

Prospek Properti Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke Nusantara

Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur membawa kekhawatiran tersendiri bagi nasib Kota Jakarta. Terlebih, terkait kelangsungan aktivitas bisnis di dalam kota Jakarta, mengingat posisinya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara di Australia, Brasil, dan Malaysia menunjukkan bahwa bekas ibu kota negara dapat terus berkembang sebagai pusat komersial dan tujuan utama pariwisata dan investasi.

Demikian pula dalam konteks pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta diproyeksikan menjadi lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai properti di berbagai daerah.

“Pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi-lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru bagi pengembangan komersial di dalam kota,” ujarnya dalam laporan, Kamis (12/12/2024).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper