BISNIS.COM, JAKARTA-Sabtu lalu, pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi untuk bensin sebesar 44% dan solar sebesar 22% setelah DPR menyetujui RAPBN-P 2013 dalam rangka pengurangan subsidi BBM pada Senin lalu (17/6/2013).
Senior Analyst, Sovereign Risk Group Moody’s Christian de Guzman dalam keterangan yang dirilis Senin (24/6/2013) mengemukakan bahwa perubahan dalam anggaran subsidi BBM berdampak positif bagi peringkat utang Indonesia karena keputusan ini akan meringankan beban pengeluaran negara dan menjaga defisit fiskal di bawah batas defisit sebesar 3% dari PDB.
Namun Moodys belum melakukan rating action terhadap peringkat utang Indonesia yang saat ini pada posisi Baa3 dengan prospek stabil.
Hal ini juga berdampak positif bagi Pertamina (Persero) karena selama ini perusahaan minyak dan gas milik negara diwajibkan untuk menjual BBM di bawah harga dan harus menunggu pembayaran subsidi dari pemerintah. Pemotongan subsidi BBM ini jelas akan meningkatkan modal kerja Pertamina dan mengurangi biaya dan potensi kerugian yang timbul akibat subsidi BBM.
Dengan merevisi skema subsidi BBM dalam RAPBN-P, DPR telah berupaya membenahi tekanan negatif dalam posisi fiskal Indonesia. Subsidi BBM mencapai 14,3% dari total APBN 2012 atau naik 4,8% pada 2009, satu tahun setelah revisi subsidi BBM. Tanpa pemotongan subsidi BBM, Presiden SBY dan Menteri Keuangan Chatib Basri telah menegaskan bahwa defisit Indonesia telah melebihi batas yang diperbolehkan sebesar 3%.
Alokasi RAPBN-P untuk BBM subsidi naik ke Rp209.9 triliun dari alokasi sebelumnya Rp193,8 triliun. Namun, di tahun-tahun sebelumnya, realisasi pengeluaran di subsidi kemungkinan akan melebihi jumlah yang dianggarkan karena permintaan yang kuat untuk bahan bakar di tengah pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6%
Walaupun demikian, kita juga memperkirakan bahwa pola pengeluaran belanja pemerintah akan mengimbangi kecenderungan pemerintah untuk melebihi alokasi yang dianggarkan untuk subsidi, sehingga membatasi risiko terhadap target defisit APBN-P sebesar 2.4% dari PDB, lebih tinggi dari target anggaran awal sebesar 1.6%. Meskipun reformasi subsidi lebih tidak mungkin dilakukan tahun depan karena bertepatan dengan Pemilu, biaya fiskal mungkin akan dipengaruhi stabilitas harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Pemerintah Indonesia mengatur harga bensin, solar, minyak tanah, dan LPG, sehingga pengecer harus menjual bahan bakar tersebut di bawah ongkos yang dibutuhkan. Perusahaan minyak dan gas hilir seperti Pertamina mendapatkan kompensasi dari pemerintah menurut formula subsidi yang disesuaikan tiap tahunnya. Namun, jika harga pasar untuk minyak mentah dan LPG melebihi US$100 per barel seperti yang diasumsikan untuk 2013, atau jika margin dalam rumus tidak menutupi biaya distribusi, Pertamina harus menyerap perbedaan tersebut, yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi bisnis hilir.
Kami memperkirakan Pertamina akan menghemat US$3.6 miliar subsidi pada tahun 2013, yang akan mengurangi tekanan pada modal kerja perusahaan karena menunggu penggantian dari pemerintah. Dengan asumsi bahwa proporsi pendapatan Pertamina dari penjualan BBM bersubsidi tetap tidak berubah dari tahun 2013 pada level 58% dan kenaikan harga akan mulai berlaku pada bulan Juli, kami berharap kebutuhan modal kerja turun sebesar 8% -10% di tahun 2013 dan 18% - 20% pada tahun 2014 setelah merealisasikan manfaat kenaikan harga BBM pada setahun penuh. Saat ini, Pemerintah membayar 95% dari klaim subsidi bulanan Pertamina pada bulan berikutnya, sedangkan 5% sisanya dibayar pada setiap akhir kuartal.
Jumlah subsidi yang semakin kecil mengurangi risiko Pertamina terhadap potensi kerugian pada segmen hilirnya karena kurangnya penggantian biaya subsidi BBM dari pemerintah. Pertamina mengalami kerugian sebesar US$107 juta di tahun 2012 dan US$91 juta pada tahun 2011 akibat Pemerintah tak menutupi seluruh penggantian subsidi BBM. (t03/t07)
