BISNIS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program pembangunan rumah murah dan rumah susun sederhana perlu campur tangan pemerintah dalam penyediaan lahan.
Dewan Penasehat Kadin Lukman Purnomosidi mengatakan banyak pengembang rumah murah terpojok dalam menjalankan proyeknya untuk membantu pemerintah mengurangi angka backlog yang mencapai 15 juta unit.
“Pengembang harus belanja tanah, material dan pembangunannya tetapi dituntut untuk menjual rumah dengan harga di bawah nilai produksinya. Bagaimana bisa? Harga tanahnya saja sudah mahal,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/6/2013).
Seharusnya, kata Lukman, pemerintah membantu menyediakan lahan dan pengembang tinggal membangunnya. “Pemerintah perlu memikirkan land bank ini,” katanya.
Menurutnya, pembangunan rumah rakyat di negara-negara lain didanai oleh pemerintah. Di Indonesia, lanjutnya setidaknya minimal pemerintah memberikan insentif berupa peningkatan nilai koefisien lantai bangunan sebesar 5, di mana saat ini regulasi KLB hanya 3,5 untuk rumah susun.
“Kan insentif ini tidak mengurangi APBD maupun APBN,” kata Lukman yang juga Presiden Direktur PT Senopati Aryani Prima.
Lukman menuturkan program pemerintah membangun 1.000 tower rumah susun sebelumnya itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan.
“Saat ini banyak orang yang membeli rumah di pinggiran Jakarta, tetapi setiap hari mereka bekerja di Jakarta dan membawa kendaraan. Jika mereka yang bekerja di Jakarta tinggal di sini kan itu bisa mengurai kemacetan,” jelasnya.
