Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN memastikan pasokan gas bagi pelanggan di Jawa Barat dan sebagian Sumatra kembali stabil.
Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Senin (18/8/2025), PGN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan pemangku kepentingan lainnya, telah mengambil langkah intensif.
Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman menjelaskan saat ini tekanan gas dalam infrastruktur pipa PGN berangsur stabil. Peningkatan pasokan ini diperoleh dari tambahan gas yang kini mengisi stok dalam jaringan pipa.
Dia menambahkan kepastian tambahan pasokan lainnya juga telah dikonfirmasi dan akan digunakan untuk meningkatkan keandalan operasional demi menjaga kestabilan pasokan kepada pelanggan.
"Upaya ini adalah bukti sinergi antara PGN dan berbagai pihak terkait untuk menjamin kelangsungan layanan kepada pelanggan," katanya.
PGN, lanjutnya, selalu berupaya memastikan ketersediaan pasokan gas bumi untuk mendukung operasional seluruh pelanggan, terutama sektor industri yang memiliki efek berantai signifikan terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga
Sejalan dengan upaya stabilisasi pasokan ini, PGN terus mengingatkan pentingnya pengendalian pemakaian gas oleh pelanggan.
"PGN mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kami akan terus berkoordinasi aktif untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menjaga pasokan gas secara berkelanjutan," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah industri pengguna gas bumi telah mengeluhkan pembatasan penggunaan gas yang memicu penyetopan produksi di pabrik pengolahan.
Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan alokasi gas industri tertentu (AGIT) untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$17,8 per MMBtu.
"Itu dari harga dasar regasifikasi US$14,8 per MMBtu dan surcharge 120% [untuk pemakaian di atas AGIT], sedangkan HGBT US$7 per MMBtu hanya 48% sehingga harga rata-rata menjadi US$12,6 per MMBtu," ujar Yustinus, dihubungi terpisah.
Dalam kondisi ini, pihaknya kembali menagih ketersediaan pasokan gas sesuai alokasi Kepmen ESDM 76/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu. Yustinus meyakini pemerintah tengah mencari cara agar implementasi HGBT terlaksana secara penuh.
"Pelaksanaan sepenuhnya Perpres dan Kepmen sangat penting dan genting untuk kelangsungan industri termasuk menjaga kepercayaan investor," tuturnya.
