Bisnis.com, JAKARTA – Empat ruas jalan tol Trans Sumatra mulai dibangun akhir tahun ini sebagai langkah percepatan proyek jalan bebas hambatan itu sepanjang 2.628 km itu.
Empat ruas yang siap dibangun itu meliputi Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang, dan Bakauheni.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan sebagian besar lahan di 4 ruas itu milik sejumlah BUMN perkebunan sehingga pembebasan lahan tidak memakan waktu lama.
“Ini lahan-lahannya semua sudah siap dan diharapkan ground breaking-nya pada bulan September atau Oktober ini dengan penugasan BUMN,” katanya seusai rapat koordinasi pembahasan jalan tol Trans Sumatra, Kamis (11/7/2013).
Hatta menuturkan revisi PP No 15/2005 tentang Jalan Tol segera terbit yang nantinya menjadi payung hukum bagi peraturan presiden tentang penugasan Hutama Karya sebagai penggarap tol senilai Rp360 triliun itu.
Jika 4 ruas itu rampung, maka pembangunan akan dilanjutkan ke 19 ruas lainnya. Dengan percepatan itu, penyelesaian proyek multiyears itu tidak harus menunggu 2025 sebagaimana dipatok sebelumnya.
“Kami betul-betul mengharapkan sampai 2020-an nanti, kita sudah memiliki jalan baru high way, high grade, yang sepanjang lebih dari 2.000 km itu,” ujar Hatta.
Disinggung mengenai penyertaan modal negara (PMN) dalam proyek itu, Hatta menuturkan akan ada penambahan lagi pada APBN 2014. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan jumlahnya.
Pemerintah sebelumnya menyertakan modal negara Rp2 triliun dalam APBN-P 2013 kepada Hutama Karya untuk pembebasan lahan, pembuatan detailed engineering design (DED) dan pembangunan sebagian konstruksi ruas yang siap.
Nilai itu jauh dari yang diharapkan Hutama Karya sebesar Rp5 triliun untuk membantu pembiayaan pembangunan 3 ruas pertama, yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya dan Babatan-Jatiagung.
Bahkan, Kementerian BUMN mengusulkan PMN senilai Rp10,1 triliun agar Hutama Karya dapat meningkatkan (leverage) pengajuan pinjaman kepada perbankan untuk mendanai konstruksi Trans Sumatra.
Kementerian BUMN berharap PMN dikucurkan dalam dua tahap, yakni Rp5 triliun dalam APBN-P 2013 dan Rp5,1 triliun dalam APBN 2014. Namun, dalam APBN-P 2013, pemerintah hanya menyertakan Rp2 triliun.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN akan mengupayakan agar Hutama Karya memperoleh PMN Rp8,1 triliun dalam APBN 2014.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri belum bersedia menyebutkan penambahan PMN untuk pembangunan tol Trans Sumatra pada tahun depan.
“Pokoknya dialokasikan sementara sebesar itu (Rp2 triliun). Nanti saya lihat lagi,” ujarnya.
